Alif MH - Info: DPRD
Showing posts with label DPRD. Show all posts
Showing posts with label DPRD. Show all posts

Monday, October 11, 2021

Bupati Kampar Dampingi Tim Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Jalan Tol

Bupati Kampar Dampingi Tim Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Jalan Tol
Bupati Kampar Dampingi Tim Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Jalan Tol


Tambang, AlifMH.info -Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto SH. MH  sambut kunjungan kerja Rombongan Tim Komisi V DPR RI yang saat meninjau pembangunan jalan Tol di Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Senin, (11/10/2021).

Bupati Kampar dalam wawancaranya mengatakan menyambut baik kedatangan Komisi V DPR RI yang pada hari ini meninjau pembangunan jalan tol sesi pertama Pekanbaru-Bangkinang dalam rangka melihat langsung seandainya ada kendala, dan saling membantu agar program strategis nasional pembangunan jalan tol ini dapat berjalan sebagaimana harapan kita bersama.

“dalam proses pembangunan jalan tol ini, tidak ditemui kendala yang berarti, walaupun secara tehnis ada kendala berkenaan dengan lahan, namun Pemerintah berupaya untuk segera menyelesaikan agar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.”kata Catur

Wakil ketua Komisi V DPR RI Abdullah Alkadrie selaku ketua rombongan dalam wawancaranya saat mengunjungi pembangunan jalan tol mengatakan Komisi V yang membidangi infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).

“Dalam kunjungan ini tentu kita melihat fasilitas yang dibangun dan merupakan kewenangan nasional, infrastruktur jalan, SPAM dan perumahan perhubungan baik darat maupun udara, berkesempatan itu pula jalan tol ini merupakan program pemerintah dalam rangka memperlancar lalulintas sumatera ini, regulasinya dari kita tentu kita akan melihat apa yang menjadi masalah dan kendala-kendala berkaitan dengan pembangunan jalan tol ini.”ujar Abdullah Alkadrie

Wakil ketua Komisi V DPR RI ini juga menjelaskan bahwa nantinya kendala-kendala ini menjadi perhatian dan akan menjadi bahan dalam RDP bersama menteri berkaitan masalah-masalah ini diselesaikan secara bersama-sama. 

Terhadap permasalahan-permasalahan ini Wakil ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan bahwa akan berpedoman kepada regulasi, sehingga tidak ada satupun masyarakat, orang untuk menghambat ketetapan pembangunan.

“Namun kita sebagai negara memberikan jalan yang terbaik tetapi saya mengharapkan tidak ada gangguan, hambatan karena regulasi kita sudah jelas, dan untuk pembangunan jalan tol 31 kilo meter ini akan selesai tahun ini.”tegas Abdullah Alkadrie

Sejalan dengan itu Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazad menambahkan terhadap permasalahan yang ada DPR RI sebagai mitra kerja Pemerintah mendorong agar permasalahan-permasalahan yang ada segera diselesaikan.

Terkait dampak sosial terhadap pembangunan jalan tol ini Syahrul Aidi Maazad mengatakan tentu ada plus minusnya, namun yang jelas pasti baik, akses transportasi lebih mudah.

“Bayangkan kalau akses jalan tol ini trans sumatera ini selesai, itu kita ke Jakarta hanya 12 jam, dan jika kita mengirim makanan atau kita mengirim buah-buahan tentu masih segar sampai ke Jakarta.”ucap Syahrul Aidi 

Syahrul Aidi Maazad berharap pemerintah daerah agar mendorong adanya industri-industri di daerah ini baik kecil, menengah dan besar.

Sebelumnya Rombongan Tim DPR RI ini melakukan pertemuan dengan Pemerintah provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Gubernuran Pekanbaru.

ا MF ]

Tuesday, September 14, 2021

Bupati Kampar Hadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kampar PAW Dari Partai Gerindra

Bupati Kampar Hadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kampar PAW Dari Partai Gerindra
Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kampar PAW dari Partai Gerindra Nawawi, SE


Kampar, AlifMH.info - Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH.MH, hadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nawawi, SE Masa Jabatan 2019-2024 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal ST di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Selasa, (14/9/2021).

 

Bupati Kampar usai acara mengucapkan selamat kepada Muhammad Nawawi SE semoga amanah yang diemban berjalan dengan baik serta dapat memberikan masukan-masukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dalam membangun Kampar yang lebih baik dan maju.

 

Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Kampar dalam arahannya mengatakan Muhammad Nawawi SE akan menempati Komisi I, untuk itu diharapkan dapat menyesuaikan dan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tugas serta jadilah anggota DPRD yang amanah.

 

Pengambilan Sumpah/Janji ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor kpts. 959/VIII/2019 tanggal 21 agustus 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten kampar masa jabatan 2014-2019, telah diangkat Wilson Siregar sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024.

 

Selain itu juga berdasarkan surat keterangan kematian nomor 472.12/SK/KM/2012/11, pada tanggal 9 April 2021 A.N Wilson Siregar telah meninggal dunia dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kampar nomor RI II/VIII-09/B/DPC Gerindra/2021 tanggal 12 Agustus 2021, Surat DPRD Kabupaten Kampar nomor 170.3/DPRD/584 tanggal 18 Agustus 2021 tentang usulan peresmian pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kampar dan Surat Bupati Kampar nomor 100/PEM-OTDA/371 tanggal 30 Agustus 2021 perihal peresmian pemberhentian dan pergantian antar waktu serta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

 

Turut Hadir Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri M.Si serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

 

ا MF ]


Friday, July 9, 2021

Anggota DPRD NTB Dorong Pembangunan Bandara Perintis di Dompu

Anggota DPRD NTB Dorong Pembangunan Bandara Perintis di Dompu
Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah (Guru Toi)

Mataram, AlifMH.info - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Akhdiansyah mendorong adanya pembangunan bandara perintis di Kabupaten Dompu untuk membuka konektivitas dan memeratakan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa.

 

"Saya sangat setuju kalau ada rencana pemerintah ingin membangun bandara di Kabupaten Dompu," ujar Akhdiansyah di Mataram, Kamis.

 

Anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima ini menilai, selama ini moda transportasi di Kabupaten Dompu masih jauh tertinggal dengan kabupaten kota lain di Pulau Sumbawa, termasuk di Pulau Lombok.

 

Padahal, lanjut dia, jika ditarik kebelakang Kabupaten Dompu pernah menjadi daerah terpenting di Pulau Sumbawa, bahkan NTB dalam urusan transportasi khususnya laut.

 

Secara historis, wilayah ini pernah menjadi tempat ekspansi Patih Gadjah Mada dan pusat penyebaran Islam di Pulau Sumbawa, sehingga Dompu menjadi pusat transportasi laut pada saat itu.

 

Oleh karena itu, menurut Akhdiansyah, keberadaan bandara perintis akan meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat setempat. Sebab, saat ini Dompu memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, peternakan, pertambangan dan pariwisata.

 

Di sektor pertanian dan peternakan, Dompu menjadi lumbung jagung nasional dan sapi. Di bidang pariwisata, Dompu juga dianugerahi keberadaan Gunung Tambora dan Pantai Lakey dan Danau Satonda.

 

"Berkaca dari itulah kami mendorong adanya bandara perintis di bangun di Dompu, tetapi ini bukan soal kemauan pribadi, melainkan ini kemauan besar masyarakat Dompu," kata Guru Toi sapaan akrab Akhdiansyah.

 

Jika rencana tersebut terealisasi, politisi PKB ini mengusulkan dua lokasi yang menjadi pusat pembangunan bandara, yakni pertama di Kecamatan Hu'u dan kedua di Kecamatan Manggalewa.

 

"Karena lahannya luas sehingga sangat cocok kalau di bangun bandara," katanya.

 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan pembangunan bandara perintis di Kabupaten Dompu untuk mempercepat akses moda transportasi ke sejumlah destinasi di wilayah itu.

 

"Kami sedang mengusulkan penambahan penerbangan ke Bima atau mungkin saja membangun bandara perintis di Dompu, supaya akses menuju Tambora, Moyo dan Lakey sebagai destinasi utama di bagian timur bisa lebih baik,".

 

ا MF ]

Tuesday, May 4, 2021

Wagub NTB: Rekomendasi DPRD NTB Wujud Kepedulian dan Kesungguhan untuk NTB Lebih Baik

Wagub NTB: Rekomendasi DPRD NTB Wujud Kepedulian dan Kesungguhan untuk NTB Lebih Baik
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima rekomendasi dari DPRD Provinsi NTB

Mataram, AlifMH.info - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi NTB terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan. 


"Kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepeduliaan dan kesungguhan dari seluruh anggota DPRD NTB," tutur Ummi Rohmi saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian dan penyerahan keputusan DRPD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Prov. NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di Kantor DPRD NTB, Selasa (04/05/2021). 


Rekomendasi yang diberikan DPRD Provinsi NTB berupa saran dan masukan terkait tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Ummi Rohmi menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB kedepan.


"Kami akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan, " pungkasnya. 


Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan tujuan diberikannya rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020, adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.


"Rekomendasi ini untuk memberikan saran, masukan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel ditahun yang akan datang," tuturnya. 


Isvie sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa pada rapat paripuran yang telah dilakukan  pada tanggal 03 Mei 2021, dimana komisi - komisi DPRD NTB telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas LKPJ Gubernur NTB dan telah dibacakan keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020.


Sesuai pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang didilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir.


ا MF ]

Wednesday, April 7, 2021

Wakil Ketua KPK Lakukan Rakor Bertema Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemda & DPRD se-Provinsi Bengkulu

Wakil Ketua KPK Lakukan Rakor Bertema Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemda & DPRD se-Provinsi Bengkulu
Rakor Bertema Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemda & DPRD se-Provinsi Bengkulu

Bengkulu, AlifMH.info - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melakukan rapat koordinasi bertema Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Provinsi Bengkulu, yang berlangsung di Gedung Daerah, Rumah Jabatan Gubernur Bengkulu, 7 April 2021.


Pertemuan dihadiri oleh Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Bupati/Walikota Se-Bengkulu, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertanahan se-Bengkulu & perwakilan pengembang perumahan se-Bengkulu.


Alex menyerukan kepada seluruh kepala daerah & jajarannya di wilayah Provinsi Bengkulu untuk menumbuhkan kepercayaan warga. Dengan menerapkan 8 fokus area pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang didorong KPK.


Delapan fokus area pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang didorong KPK terdiri atas perencanaan & penganggaran APBD, PBJ, PTSP, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah & pengelolaan keuangan desa. Kedelapan fokus area ini tercakup dalam aplikasi MCP.


KPK menargetkan pencapaikan skor MCP di tahun 2021 ini minimal 75%. Berdasarkan skor MCP KPK di tahun 2020, tiga Pemda di wilayah Bengkulu yang memperoleh skor minimal 75% berturut-turut adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu (83,33%), Kabupaten Bengkulu Tengah (83,17%) & Kota Bengkulu (76,04%).


“Target MCP kita di tahun ini minimal 80%. Yang sudah mencapai target itu adalah Provinsi Bengkulu & Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya minta komitmen kita bersama. Kita akan turun bersama KPK ke kabupaten & kota, terutama yang nilai MCP-nya masih rendah.” Pungkas Rohidin Gubernur Provinsi Bengkulu.


ا MF ]

Monday, March 22, 2021

KPK Lakukan Diskusi Membahas Sinergi Pemberantasan Korupsi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat

KPK Lakukan Diskusi Membahas Sinergi Pemberantasan Korupsi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
Diskusi Membahas Sinergi Pemberantasan Korupsi antara KPK dengan DPRD Provinsi Jawa Barat

Bandung, AlifMH.info - KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, melakukan diskusi dengan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) membahas sinergi pemberantasan korupsi, Bandung, Senin, 22 Maret 2021.

 

Ada 6 (enam) program bidang pencegahan korupsi dalam fungsi korsup KPK. Satu, tata kelola pemerintahan. Ada 8 area intervensi dalam program ini, yaitu (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), (3) Perizinan, (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), (5) Manajemen ASN, (6) Manajemen Barang Milik Daerah (BMD), (7) Optimalisasi Pajak Daerah, dan (8) Tata Kelola Dana Desa.

 

Dua, sertifikasi dan penertiban Aset. KPK memandang sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan penertiban aset bermasalah, yaitu dikuasai pihak ketiga; daerah pemekaran; Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen atau P3D; tumpang tindih; Prasarana Sarana Utilitas atau PSU.

 

Tiga, penanganan Covid-19, yang terkait dengan dana bantuan sosial dan penanganan pasien. Empat, inovasi optimalisasi pajak daerah, dalam rangka meningkatkan pajak daerah. Lima, peningkatan kompetensi APIP. KPK mendukung pelatihan APIP, yang bekerja sama dengan BPKP, dengan berfokus pada pelatihan (1) Audit Investigasi, (2) Probity Audit, dan (3) Pengadaan Barang dan Jasa.

 

Enam, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana KPK mendesak optimalisasi peran BUMD bagi pemerintah daerah (pemda), pengelolaan BUMD yang sehat, dan implementasi program-program pencegahan korupsi di dalam kelembagaan BUMD.

 

ا MF ]

Wednesday, March 17, 2021

Ketua DPRD Prov. NTB Dukung Rencana Pelantikan MIO, Peran Media Sangat Signifikan Membangun Daerah

Ketua DPRD Prov. NTB Dukung Rencana Pelantikan MIO, Peran Media Sangat Signifikan Membangun Daerah
Ketua DPRD Prov. NTB dan Pengurus MIO Indonesia Prov. NTB

Mataram, AlifMH.info - Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Baiq Isvie Rupaedah mengucapkan selamat atas hadirnya Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB yang dinahkodai oleh ketua Feryal Mukmin Pertama. 


Hj Baiq Isvie mengatakan bahwa peran media online saat ini sangat signifikan untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat sekaligus mengedukasi masyarakat terkait semua program kegiatan pemerintah. 


"Media online sangat cepat, hari ini terjadi, dan langsung kita bisa baca secepatnya," kata Hj Baiq Isvie saat menerima audiens dari Ketua MIO Indonesia Provinsi NTB, Feryal Mukmin bersama sejumlah pengurus di ruang kerja nya, Rabu (17/03/2021). 


Ia menambahkan, saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan media juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar kecepatan dan ketepatan informasi dapat dilakukan. 


Terkait pelantikan yang direncanakan MIO Indonesia Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut bahkan akan memberikan suport untuk suksesnya kegiatan tersebut. 


"Kami mendukung gerakan anak muda seperti ketua DPW MIO NTB ini, anak muda yang mau bergerak dan berbuat untuk NTB seperti ini lah yang dibutuhkan kita ke depan," kata dia. 


Ia sangat mengapresiasi dan mendukung hal-hal baik yang dilakukan MIO NTB untuk bersama-sama membangun NTB. 


Namun, ia memberikan masukan kepada MIO agar membatasi audiens dan tetap mematuhi protokol kesehatan saat pelaksanaan pelantikan dan rapat kerja nantinya. 



Sementara itu, Ketua DPW MIO Indonesia Provinsi NTB, Feryal Mukmin Pertama di depan Hj Baiq Isvie mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada MIO NTB sehingga dapat bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi NTB tersebut. 


Feryal berkomitmen nersama-sama pemerintah dalam membangun NTB ke depannya, sehingga ekonomi dan pariwisata di NTB semakin membaik di massa pandemi Covid-19. 


"Kami berkomitmen akan membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang tepat dan cepat untuk mengedukasi publik," katanya. 


Namun Feryal Mukmin yang dikenal berani dan cerdas melihat peluang ini mengatakan, bahwa independensi sebagai media profesional akan tetap dijalankan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. 


Sebelum mengakhiri, Feryal Mukmin berharap dukungan dan suport dari pemerintah khususnya DPRD sangat dibutuhkan karena media adalah pilar dari demokrasi sehingga kerjasama dan sinergitas ini dapat membangun NTB lebih maju.


ا MF ]

Monday, March 1, 2021

Sempurnakan Tatib, DPRD Babel Studi Komparasi ke DPRD Bangka

Sempurnakan Tatib, DPRD Babel Studi Komparasi ke DPRD Bangka
Studi Komparasi DPRD Babel ke DPRD Bangka

Sungailiat, AlifMH.info - Tim Pansus Rancangan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan studi literasi ke DPRD Kabupaten Bangka guna menggali informasi terkait perubahan Tatib, bertempat di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bangka, Senin (01/03/2021).

 

Ketua Pansus Tatib, Nico Plamonia Utama memilih Kabupaten Bangka sebagai bahan studi banding, dikarenakan pengalaman dan jam terbang Kabupaten ini lebih lama dibandingkan Provinsi Babel itu sendiri.

 

"Ada beberapa point yang ingin kami diskusikan, diantaranya terkait Pergantian Antar Waktu (PAW). Dalam Tatib kami yang mengadopsi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dimana Anggota DPRD yang dilantik melalui PAW akan menduduki tempat yang sama yang ditinggalkan Anggota sebelumnya," ujar Politisi Demokrat itu.

 

Selain itu, Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah disetujui DPRD Babel, membuat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 5 OPD sehingga otomatis Komisi DPRD berubah mitra kerjanya.

 

"Seperti apa pembagian komisi-komisi di DPRD Bangka terkait pembagian kemitraanya," tanya Nico yang juga menjabat Ketua Bapemperda ini.

 

Dirinya juga menyoalkan adakah pasal pada Tatib Kabupaten Bangka yang menyatakan apabila terjadi perubahan SOTK cukup dengan keputusan Surat Keputusan (SK) Pimpinan dan juga terkait program baru di DPRD Babel yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Mendra Kurniawan yang menyambut rombongan mengapresiasi atas Kunjungan Tim Pansus Rancangan Tata Tertib DPRD Babel yang ditengah kesibukan membahas segala persoalan di Babel, masih menyempati waktunya untuk mengunjungi DPRD Bangka.

 

Terkait pertanyaan yang disampaikan, ia menuturkan di DPRD Bangka berkenaan perubahan SOTK dengan keputusan SK Pimpinan, mekanisme yang digunakan DPRD Kabupaten Bangka yakni merujuk Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

 

"SK merupakan produk hukum di lingkungan DPRD yang lahir melalui Paripurna, otomatis mekanisme untuk penggantian yaitu duduk sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sebelumnya menggantikan yang digantikan tetapi tetap mekanisme perubahan Paripurna." ujarnya.

 

Dalam Tatib DPRD Bangka tidak mengatur Anggota yang baru PAW, akan duduk pada AKD posisi yang sama sebelumnya, tetapi menunggu usulan yang sudah disepakati dan disetujui dalam Rapat Paripurna.

Menutup Pertemuan, Nico Plamonia Utama berharap hadirnya Tatib ini agar dapat dijalankan secara maksimal dan mengikat untuk anggota DPRD sebagai penyerap aspirasi masyarakat.

 

ا MF ]

Hadiri 'Gebyar Program Sekolah Penggerak', DPRD Provinsi Riau: “Agar Program Tersebut Difokuskan Pada Tiga Kabupaten/Kota”

Hadiri Gebyar Program Sekolah Penggerak, DPRD Provinsi Riau: “Agar Program Tersebut Difokuskan Pada Tiga Kabupaten/Kota”
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Menghadiri Acara Dinas Pendidikan terkait 'Gebyar Program Sekolah Penggerak'

Riau, AlifMH.info - DPRD Provinsi Riau yang diwakili oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat dan Arnita Sari menghadiri acara Dinas Pendidikan terkait gebyar program sekolah penggerak kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (01/03/2021).

 

Turut dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Zul Ikram, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau Yudi Nurman, serta Kepala Sekolah dan guru yang ada di Provinsi Riau.


Suasana Acar 'Gebyar Program Sekolah Penggerak' di Hotel Premiere Pekanbaru

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Arnita Sari berharap agar semoga program yang telah direncanakan dapat terlaksana dan kualitas pendidikan di Provinsi Riau dapat meningkat, dan untuk program ini difokuskan pada tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Lebih lanjut, Arnita Sari menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berharap agar Dinas Pendidikan Provinsi Riau memperhatikan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

 

"Tujuan pendidikan kita adalah untuk meningkatkan SDM yang unggul. Saya berharap, agar Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat memperhatikan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena SDM yang unggul tidak hanya tercipta dari keluarga yang mampu, tapi keluarga kurang mampu juga bisa menghasilkan SDM yang unggul. Semoga dengan adanya program gebyar pendidikan ini, dapat menjaring anak-anak yang cerdas dan menjadi SDM yang hebat sehingga dapat dimanfaatkan di Provinsi Riau," tutupnya.

 

ا MF ]

Wali Kota Sungaipenuh AJB Sampaikan 3 Ranperda ke Dewan

Wali Kota Sungaipenuh AJB Sampaikan 3 Ranperda ke Dewan
Penyerahan 3 Ranperda oleh Wali Kota Sungaipenuh AJB ke DPRD

Sungaipenuh, AlifMH.info - Walikota H. Asafri Jaya Bakri (AJB) menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Sungai Penuh pada sidang paripurna DPRD, Senin (01/03/2021).

 

3 Ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa, Ranperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Sungai Penuh nomor 2 tahun 2010 tentang nama-nama ruas jalan dalam Kota Sungai Penuh.

 

Wako AJB dalam pidato pengantar pada sidang paripurna menyatakan, Ranperda  diperlukan untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

 

Sebab itu perlu memiliki peraturan daerah sebagai payung hukum dan landasan agar nantinya kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Usai penyampaian pidato pengantar Walikota, dilakukan penyerahan 3 ranperda untuk dilakukan pembahasan ditingkat dewan.

 

ا MF ]

Thursday, February 25, 2021

Walikota dan Wakil Walikota serta Ketua DPRD Kota Batu Hadiri Kegiatan Kecamatan Batu


Kota Batu, AlifMH.info - Walikota Batu Dra Hj Dewanti bersama Wakil Walikota Batu Ir H Punjul Santoso dan Ketua DPRD Asmadi SP, menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batu, Selasa (23/02/2021).

 

Dalam sambutannya Wali Kota berharap agar anggaran yang ada di desa harus efisien dan maksimal serta fokus untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi. Musrenbang juga harus mengutamakan program yang melibatkan masyarakat, hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

 

Sementara itu Ketua DPRD berharap muncul usulan yang baik untuk dijadikan program pembangunan. Beliau juga mengharapkan pemberdayaan warga, agar mereka bisa terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan Kota Batu.

 

Camat Batu Yopi Supriadi menjelaskan bahwa ada usulan yang belum terealisasi di tahun ini disebabkan oleh pandemi. "Harapan kami, usulan prioritas bisa dimasukan. Termasuk yang di desa dan kelurahan," katanya.

 

Camat juga menjelaskan bahwa semua usulan dan program sudah ter-input dalam program SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah).

 

ا MF ]

Wednesday, February 24, 2021

Bupati Bolmut Terima Kunker Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo

Bupati Bolmut Terima Kunker Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo
Kunker Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Kab. Bolaang Mongondow Utara

Bolmut, AlifMH.info - Rabu, 24 Februari 2021, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Depri Pontoh terima Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, SE, MM di kabupaten bolmut terkait Koordinasi Penanganan Sungai Andagile yang bertempat di ruang kerja bupati bolmut.

 

Bupati Bolmut Menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sungai andagile yang membelah dua wilayah berada diantara provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.

 

Ketua Komisi III Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, SE, MM Ia mengatakan bahwa soal sungai tersebut bagaimana dikeroyok bersama antara Gorontalo dan Sulut. Nantinya setelah pertemuan ini akan bersama-sama bertemu dengan Gubernur Sulut. Selanjutnya ke Kementrian terkait.

 

Turut Hadir Wabup Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, SE, MM serta jajaran, Para Staf Khusus Bupati Bolmut, dan Kepala Dinas PUPR Bolmut.

 

ا MF ]

Tuesday, February 23, 2021

Pemdes Bolo Apreasiasi, FMP Hadirkan Edy Muhlis Sebagai Pemateri Seminar Bahaya Narkoba

Pemdes Bolo Apreasiasi, FMP Hadirkan Edy Muhlis Sebagai Pemateri Seminar Bahaya Narkoba
Ketua Komisi III DPRD Kab. Bima Edy Mukhlis, Ketua FMP Devan Sanjaya, dan Kepala Desa Bolo Muhtar

Bima, AlifMH.info - Forum Mahasiswa dan Pemuda (FMP) Desa Bolo mengadakan seminar nasional tentang bahaya narkoba di kalangan generasi muda yang berlokasi di Gedung Ana Meci Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Rabu, (24/02/2021). 


Ketua FMP Devan Sanjaya mengatakan, kegiatan ini pertama kali diadakan untuk memberikan edukasi kepada para pemuda dan masyarakat. Kegiatan melibatkan beberapa narasumber antara lain yakni Ketua Komisi III DPRD Kab. Bima Edy Mukhlis dan pihak BNN Bima.


"Ya, begitu pentingnya upaya melakukan pencegahan. Karena narkoba sangat membahayakan masa depan genarasi muda dan masyarakat,"ungkap Devan Sanjaya ketika dikonfirmasi Lintasrakyat.net, Selasa (23/2).


Lanjutnya, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda pun dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut itu dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini kemudian hari.


Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman panitia dan abang Syarifudin, M. Pd selaku dewan penasehat organisasi yang begitu  banyak memberikan masukkan dan arahan pada kegiatan seminar ini. 


Selainnya, kata Devan, tak lupa pula mengucapankan terima kasih banyak kepada kedua pemateri. Kedatangan kedua pemateri ini merupakan kebanggaan bagi FMP sebagai mahasiswa dan pemuda yang telah mampu mendatang penjabat negara dan satu paket dengan Kepala BNN Bima. 


"Semoga lewat kegiatan seminar ini bisa membawakan dampak yang baik pada generasi muda hingga tidak lagi menyalah gunakan usia mereka dengan prilaku- prilaku selain berdampak hukum, juga pada kesehatannya,"terang Devan.


Sementara itu, Edy Muhlis mengatakan,  seminar nasional tentang bahaya narkoba di kalangan generasi muda adik-adik FMP itu harus melahirkan out put. 


"Ya, paling tidak rekomendasi untuk mendukung kinerja BNN dalam melakukan upaya pencegahan. Karena pencegahan sangat penting dari pada mengobati.


 Menurutnya, dengan kegiatannya juga harus melahirkan rekomendasi. Agar seminar tersebut memiliki kesan poin penting.  


Rekomendasi pun harus ditandatangani bersama. Kalau perlu, setelah itu langsung serahkan kepada kepala BNN selaku pemateri. Atau bisa serahkan kepada kita. Biar hasil rekomendasi itu, kita akan bawakan ke Kapolres sebagai bukti bahwa begitu penting upaya melalukan pencegahan.


"Ya, agar saya dengan teman-teman di lembaga DPRD ini bisa memperjuangkan anggaran untuk BNN. Karena selama ini BNN dipandang sebelah mata oleh pihak eksekutif," tegasnya.


Sebelumnya, Pemerintah Desa Bolo mengaku sangat mengapresiasi terhadap adik-adik FMP yang sudi mengadakan kegiatan seminar nasional bahaya narkoba tersebut.


"Kami berharap kepada pemateri Pak Edy Muhlis dan Kepala BNN Bima semoga tidak ada halangan untuk hadir nantinya," ujar Kepala Desa Bolo Muhtar di ruang kerjanya, Selasa.


"Ya, dengan adanya kegiatan ini tentu pemerintah desa berharap juga semoga para pemuda dan masyarakat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang bahaya narkoba. Agar Desa Bolo bisa menjadi desa yang jauh lebih baik lagi," harap Muhtar.


ا MF ]

Monday, February 22, 2021

Komisi B DPRD Bulukumba Laksanakan RDP Bahas Pengelolaan Tambak Insentif

Komisi B DPRD Bulukumba Laksanakan RDP Bahas Pengelolaan Tambak Insentif
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Bulukumba

Bulukumba, AlifMH.info - Komisi B DPRD Bulukumba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Pengelolaan tambak Insentif yang diduga tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan anak tambak (Buruh) serta pajak pendapatan dari tambak insentif tidak sesuai dengan hasil produksi yang tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Senin 22/02/2021.

 

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B Fahidin HDK (PKB) serta turut A. Muhammad Ahyar, SE (PKS), Hj. Nuraidah (PAN), Asri Jaya (Golkar) H. Muh. Sabir (Demokrat), H. Supriadi H. Beddu (Hanura), H. Musa Lirpa (PDIP), Ahmad Saiful, SE (Gerindra).

 

Dalam RDP ini dihadirkan juga Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba, Dinas Perikanan Kab. Bulukumba, serta perwakilan dari setiap perusahaan PT Agro Nusantara Halid, PT Harum Bontobahari, PT Glori Jaya Sakti, PT Marina Indo Prima, PT Asindo, CV Dani Yuwono.

 

Ketua Komisi B Fahidin HDK menyampaikan " Pelaksanaan RDP ini guna melakukan mengkroscek kepada masing-masing perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkait pengelolaan limbah yang dibuang kelaut telah sesuai atau tidak, serta jika ditemukan bermasalah kami dari Komisi B DPRD Bulukumba tidak alasan untuk tidak meminta kepada dinas terkait untuk mencabut izin perusahaan, karena ini akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

 

Asri Jaya juga menambahkan agar pengelolaan tambak tersebut agar memperhatikan dampak lingkungan  yang ditimbulkan hal tersebut juga sejalan dengan beberapa  aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya zat kimia yang digunakan mengganggu pertumbuhan rumput laut.

 

Selanjutnya Ketua Komisi B berharap agar perusahaan memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan pada limbah perusahaan serta memperhatikan para pekerja tambak terkait pemberian upah apakah sesuai dengan UMP atau tidak.

 

Pada akhir kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil RDP  akan dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi langkah apa yang akan diambil oleh OPT Teknis yang menagani hal tersebut.

 

ا MF ]

Sunday, February 21, 2021

Anggota DPRD Babel Fraksi PDI Perjuangan Ikuti Bimtek Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Diri

Anggota DPRD Babel Fraksi PDI Perjuangan Ikuti Bimtek Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Diri
Anggota DPRD Babel Fraksi PDI Perjuangan (PDIP-P) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), tema: "Berkepribadian Dalam Kebudayaan"


Jakarta, AlifMH.info - Dalam rangka pendalaman tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) guna meningkatkan pemahaman, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP-P) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Peningkatan Kapasitas yang berlangsung di Grand Orchardz Hotel Jakarta.

 

Sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap anggota legislafif untuk selalu meningkatkan kapasitas kemampuan diri guna melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai legislator. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Prov. Kep. Babel Herman Suhadi, S. Sos pada saat mengikuti acara Bimtek Lembaga Pusat Pengembangan Ilmu Pemerintahan yang bertemakan "Berkepribadian Dalam Kebudayaan", Jumat (20/02/2021).

 

"Setiap anggota legislatif khususnya kader PDIP Perjuangan memang harus selalu mendapat ilmu-ilmu tambahan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Oleh karena itu seluruh anggota fraksi di seluruh Indonesia selama dua hari ini mendapat penguatan tentang tata cara pemerintahan, fungsi legislasi, pencegahan korupsi dan bencana alam dan pelestarian lingkungan", ujarnya.

 

Bagi kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif bimtek ini wajib untuk diikuti, sehingga kita tahu peran kita sebagai anggota legislatif.

 

Anggota DPRD Adet Mastur, SH yang sekaligus sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan menambahkan bimtek ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan para anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai legislator. Selain itu juga anggota dibekali dengan materi pencegahan korupsi, supaya kita tidak terjebak dalam tindakan-tindakan korupsi.

 

Bimtek yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 20-21 Februari 2021 menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dibidangnya diantaranya Penguatan Tri fungsi Dewan oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK RI, Program Angi Radikalisme dan Intoleransi guna memperkuat Nilai-nilai Kebangsaan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, MA., dan Mitigasi dan Penanganan Bencana Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Kepala BNPB Letjend TNI Doni Monardo.

 

ا MF ]

Saturday, February 20, 2021

Pansus Tatib DPRD Babel Gelar Rakor Bersama Kemendagri

Pansus Tatib DPRD Babel Gelar Rakor Bersama Kemendagri
Rapat Koordinasi Pansus Tatib DPRD Babel Bersama Kemendagri

Sungailiat, AlifMH.info - Tim Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi tata tertib (Tatib) DPRD antara Panitia khusus (Pansus) DPRD Babel bersama Kemendagri, Jum'at (19/02/2021).

 

Nico Plamonia Utama Ketua Bapemperda DPRD Babel sekaligus juga selaku Ketua Pansus Tatib menjelaskan, sedikitnya ada tiga Perubahan tata tertib yang akan dilakukan. pertama perubahan tatib no 18, kedua, perubahan pada saat covid 19 perubahannya yakni boleh melaksanakan rapat via zoom secara online.

 

"Jadi sekarang kami di DPRD Babel bisa melakukan paripurna bisa hadir lewat daring atau zoom meeting,  itu perubahan kedua," jelasnya, saat membuka acara Rakor, di tanjung pesona sungailiat kabupaten bangka, jumat (19/02/2021).

 

Sedangkan yang menjadi perubahan ketiga,  yakni  perubahan SOTK yaitu perda no 9 tahun 2020 yang sebelumnya, mencabut dua perda sebelumnya perda no 18 tahun 2016 dan perda 01 tahun 2020.

 

"bahwa di Perda no 9 2020 Pemprov babel mengajukan Perampingan organisasi, dikarenakan banyak hal seperti Pandemi covid 19 dan penghematan," terangnya.

 

Selain itu, yakni yang berhubungan dengan Peraturan kementerian dalam negeri (Permendagri) no 90 tentang hal -hal yang berkaitan dengan tanggung jawab daerah dan omnibus yang mencabut beberapa kewenangan di daerah.

 

"Sampai sebelumnya kami ingin menggabungkan  ESDM kami dengan Perizinan, tapi batal. akhirnya kami menggabungkan sepuluh SOTK atau sepuluh perangkat daerah menjadi lima perangkat daerah," ungkapnya.

 

Adapun sepuluh perangkat daerah yang digabungkan menjadi lima perangkat daerah, antara lain, pertama, dinas sosial dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa. kedua, Dinas PUPR digabung dengan Dinas Perkim. Ketiga, Disbudpar dengan diskepora. yang keempat yakni Dinas pertanian dengan dinas pangan, terakhir yakni Badan lingkungan hidup daerah dengan dinas Kehutanan.

 

"Kenapa kami merubah tatib ini juga, bahwa kami punya beberapa program di Dewan yang baru,  pertama yaitu sosialisasi peraturan daerah (Sosper).  kemudian ada juga sosialisasi wawasan kebangsaan," jelasnya.

 

Dikatakannya, dengan adanya perubahan tatib ini diharapkan tidak ada lagi perubahan dikemudian hari, menurutnya, untuk pengaturan tatib yang sesuai dengan Peraturan pemerintah no 12 tahun 2018.

 

"Kami mohon nanti disampaikan, bagaimana sebenarnya tatib yang menurut pak endarto selaku senior dalam urusan ini di kementerian tentang produk hukum daerah ini," harapnya.

 

Pada kesempatan yang sama,  Slamet Endarto, Kasubdit wilayah I, Ditjen OTDA Kemendagri  menjelaskan, bahwa dari seluruh bapemperda DPRD se-Indonesia, baru bapemperda DPRD babel yang pertama kali melibatkan kemendagri pada pembahasan perda, DPRD babel telah mengundang kemendagri itu sangat luar biasa, ungkapnya.

 

"diawali dengan niatan yang baik bahwa dalam sebuah perencanaan program nanti harus terarah, terukur dan terintegrasi. terkait dengan apa yang dimaksud baik inisiatif DPRD maupun inisiatif Pemprov Babel," ujarnya.

 

Ia menambahkan, bahwa bapemperda itu merupakan sebuah filter, mana yang betul"  diindikasikan skala Prioritas. bahwa ada 17 perda baik itu inisiatif dari Pemprov babel maupun dari DPRD babel," jelasnya.

 

Ia mengharapkan, didalam perencaan nanti jangan sampai nanti 17 Perda tersebut tidak tertuang dalam sebuah program tahunan. menurutnya, jika diawali pada bulan maret 2021, apa yang menjadi krusial di bulan Maret ini, apakah tatib yang terkait dengan ini atau yang lainnya, ungkapnya.

 

"Jadi intinya, jangan sampai nanti apa yang sudah direncanakan nanti banyak yang terlempar dan terangkat ditahun 2022, lebih baik apa yang kita arahkan di 2021 17 perda itu betul" terselesaikan di 2021," tegasnya.

 

Ditambahkannya, untuk Kedepan, didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nanti bukan hanya dilihat dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya saja, namun katanya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan stimulan-stimulan daerah yang berkaitan dengan kebijakan daerah yaitu Perda.

 

"Jadi Perda" Yang efektif, efisien dan akuntabel yang diterima masyarakat nanti akan ada penilaiannya.  pernah kita lakukan ditahun 2018-2019, itu di Hari OTDA. provinsi/kab/kota yang melaksanakan Perda tenggat waktunya tepat, terkait anggaran dan waktu diberikan apresiasi oleh bapak Menteri yang waktu itu Pak Tjahjo Kumolo," jelasnya.

 

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan diskusi antara Panitia khusus (Pansus) Tatib DPRD Babel bersama perwakilan Kemendagri.

 

ا MF ]

Inspiration

Figure

Techno