 |
| Ketua Umum DPP Mahasantri Indonesia; Moh. Khairi |
Jakarta, AlifMH.info — Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP Mahasantri Indonesia) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tayangan di salah satu program Trans7 yang dinilai memojokkan budaya santri dan kehidupan pesantren. Tayangan tersebut tidak hanya mencederai marwah lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat santri. Selaku Ketua Umum Moh. Khairi menilai bahwa, media seharusnya menjadi sarana edukatif dan perekat sosial antar anak bangsa
“media sejatinya menjadi ruang pendidikan bukan justru menyebarkan stigma negatif terhadap kalangan santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Pesantren telah terbukti sebagai lembaga yang mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air.” Tegas Khairi alumni Darul Ulum Banyuanyar Madura ini.
Atas dasar itu, DPP Mahasantri Indonesia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap Trans7, agar peristiwa serupa tidak terulang
“Evaluasi ini penting untuk menjaga marwah lembaga penyiaran agar tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran, kebangsaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya.” Ungkap Khairi
Pun, Khairi menambahkan bahwa dirinya pernah mengenyam pendidikan di pesantren menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap tayangan trans7 yang dinilai melanggar kode etik jurnalistik
“Kami ini santri, bukan bahan lelucon. Jika Trans7 ingin hiburan, datanglah ke pesantren—kami punya banyak kisah inspiratif, bukan fitnah yang lucunya pahit. Media besar seharusnya punya hati besar untuk menghargai perjuangan.” Tambah Ketum Pusat Mahasantri
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Mahasantri Indonesia Muzakki, mereka akan melakukan demonstrasi guna mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap Trans7. Langkah ini penting agar lembaga penyiaran lebih berhati-hati, profesional, dan menghormati nilai-nilai kebudayaan serta keberagaman masyarakat Indonesia.
“Kami tidak menolak kritik, tetapi kami menolak penghinaan terhadap simbol dan budaya pesantren. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni, bukan menodainya. Kami meminta KPI bertindak cepat untuk segera mengevaluasi dan menonaktifkan Trans7 dalam penyiaran di Indonesia. Ini sudah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa terutama di kalangan santri dan alumni.” Tegas Zaki alumni Ponpes Tebuireng Jawa Timur
DPP Mahasantri Indonesia akan terus mengawal kasus ini dan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dunia penyiaran Indonesia semakin bermartabat, beretika, dan berkeadilan. Selasa, 14/10/ 2025.
[ ا MH ]
