Fatrian Rubiansyah: Gaza dan Ancaman Kelaparan sebagai Ujian Kemanusiaan Global
Jakarta, AlifMH.info — Keputusan Integrated Food Security Classification (IPC) yang menyatakan terjadinya kelaparan (famine) di wilayah Gaza menandai salah satu titik paling kelam dalam krisis kemanusiaan belakangan ini, memicu gelombang solidaritas internasional yang mengambil bentuk armada bantuan laut terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Menyikapi kondisi ini, Fatrian Rubiansyah Rusydy, S.T., MBA, PMP — Co-Founder Nusawater, Penanggung Jawab Divisi Komunikasi Strategis & Digital Indonesian Water Association (IdWA) periode 2024–2028, dan Water Collaborator — menyerukan perhatian global terhadap penyebab kemanusiaan dan perlunya tindakan politik serta kemanusiaan yang tegas.
IPC dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa analisis pada pertengahan Agustus 2025 mengonfirmasi kondisi Famine (IPC Phase 5) di Gaza, dengan ratusan ribu warga menghadapi kekurangan pangan yang mengancam jiwa dan jutaan lainnya berada pada tingkat krisis pangan akut. Pernyataan resmi tersebut menegaskan bahwa kondisi yang terjadi bukan semata bencana alam, melainkan akibat blokade, kehancuran infrastruktur, dan pembatasan akses kemanusiaan yang sistemik.
Sebagai respons, sejumlah kelompok kemanusiaan dan aktivis internasional menggalang misi bantuan laut berskala besar — dikenal sebagai Global Sumud Flotilla — yang melibatkan puluhan kapal dan ribuan relawan dari berbagai negara untuk mencoba mengirimkan bantuan dan menyoroti situasi di Gaza. Upaya-upaya sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami hambatan: misalnya kapal Madleen yang dicegat oleh pasukan Israel pada Juni 2025 dan kapal Handala yang dibordir dan dihentikan pada Juli 2025, sebelum upaya lebih besar dilakukan oleh flotilla internasional. Peristiwa-peristiwa ini menambah intensitas perdebatan tentang kebijakan laut, hukum humaniter, dan akses terhadap bantuan kemanusiaan.
Fatrian menilai bahwa krisis ini sejatinya adalah ujian kemanusiaan dan diplomasi global. “Gaza mengingatkan kita bahwa keselamatan pangan dan akses kemanusiaan tidak boleh menjadi korban geopolitik. Dunia berkewajiban menjaga hak hidup setiap manusia dan memastikan jalur bantuan dapat berfungsi,” ujarnya. Fatrian mendesak aktor-aktor internasional untuk memperkuat mekanisme perlindungan kemanusiaan, mendorong akses aman untuk bantuan, serta menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk penderitaan sipil.
Di tingkat masyarakat sipil, Fatrian mengajak publik untuk ikut memperkuat pengawasan dan advokasi: menyuarakan kebutuhan kemanusiaan, menyebarkan informasi yang akurat, dan meminta pemerintah serta institusi multilateral bertindak untuk membuka akses bantuan. “Tidak semua orang bisa berada di kapal bantuan, tetapi semua orang bisa mengangkat suara: berbagi fakta, meminta tindakan diplomatik, dan mendukung lembaga kemanusiaan,” pungkasnya. Artikel ini mencatat bahwa situasi di Gaza terus berkembang dan membutuhkan perhatian serta koordinasi internasional yang berkesinambungan.
[ ا MH ]