Dari Senayan untuk Pemuda Islam: Hidayat Nur Wahid Tekankan Profesionalisme GPI

Alif MH Media    June 13, 2025    Comment   

Dari Senayan untuk Pemuda Islam: Hidayat Nur Wahid Tekankan Profesionalisme GPI

Jakarta, AlifMH.info — Jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) Periode 2025 - 2028, bertemu dalam forum audiensi dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Rombongan Pengurus PP GPI tersebut diterima langsung oleh Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Khoirul Amin selaku Ketua Umum GPI menjelaskan, bahwa kehadirannya kegedung parlemen adalah untuk beraudiensi dengan pimpinan MPR RI. Sekaligus meminta nasehatnya sebagai salah satu tokoh Islam di Indonesia yang dikenal memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dan keislaman.

“Kehadiran kami adalah untuk beraudiensi dan meminta petuah serta nasehat dari beliau (red: Hidayat Nur Wahid),” jelas Ketum PP GPI di Jakarta, Kamis (12/06/2025).

“Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional yang akan kami laksanakan di bulan depan, sehingga kami harus banyak sowan dan meminta masukan terutama para ulama dan tokoh bangsa,” lanjutnya.

Amin juga menerangkan, bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan hangat dan mendapatkan banyak nasihat. Diantaranya beliau menekankan kepada kami tentang pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dalam menjalankan roda organisasi.

"Beliau menyampaikan, bahwa pemuda Islam memiliki peran penting dan strategis dalam mengawal bonus demografi di Indonesia, jangan sampai bonus demografi tersebut bukan menjadi Indonesia emas. Akan tetapi malah menjadi Indonesia cemas,” terang Khoirul Amin.

“Selain itu, beliau juga memberikan beberapa masukan konkret terkait substansi Rakernas, di antaranya pentingnya fokus pada isu-isu kebangsaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan mental dan pendidikan karakter bagi generasi muda,” terang Amin.

Ketua Umum PP GPI juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktu dan masukan berharga yang diberikan oleh Hidayat Nur Wahid. Ia berharap kepada semua pengurus untuk merumuskan semua masukan dan nasihat-nasihat tersebut menjadi program kerja GPI kedepan.

"Nasihat dan arahan dari Bapak Hidayat Nur Wahid sangat berarti bagi kami. Ini akan menjadi bekal penting dalam menyukseskan pelantikan dan Rakernas, sekaligus menjadi panduan bagi kepengurusan kami ke depan," pungkasnya.

[ ا MH ] 

DPP FABEM Apresiasi Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Alif MH Media    June 12, 2025    Comment   

DPP FABEM Apresiasi Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

 

Jakarta, AlifMH.info — Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) menyambut positif langkah cepat Presiden Joko “Prabowo” Subianto bersama jajaran kabinetnya yang mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. FABEM menilai keputusan tersebut selaras dengan upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat setempat.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum DPP FABEM Zainuddin Arsyad, S.I.P., menegaskan bahwa meski empat izin telah dicabut, masih terdapat beberapa perusahaan tambang yang izin operasionalnya belum dibatalkan secara permanen. “Kami mendesak Presiden untuk menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, demi menjaga kelestarian ekosistem laut dan kehidupan masyarakat adat,” ujarnya.

Selain itu, FABEM meminta Kejaksaan Agung dan instansi penegak hukum terkait untuk segera menelusuri dugaan pelanggaran dalam penerbitan izin tambang tersebut. FABEM juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tambang di pulau-pulau Indonesia yang dinilai tidak mematuhi prinsip good mining practice dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

FABEM menegaskan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap pencemar dan perusak lingkungan. “Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus diawasi pemerintah dan diwajibkan melakukan revegetasi serta perbaikan lahan pasca-tambang,” kata Tody A. Prabu, S.H., Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga & Bidang Hukum DPP FABEM.

Lebih lanjut, FABEM mendukung investasi yang ramah lingkungan, tidak merusak situs bersejarah, dan tidak mengancam ekosistem alam. Mereka juga mendorong pemerintah melibatkan para ahli berintegritas dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. Sebagai langkah strategis, FABEM mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) oleh DPR RI, dengan harapan menghasilkan kepastian hukum dan keadilan investasi bagi semua pihak.

Dasar Hukum

1. Pembukaan UUD 1945: Menegaskan cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

2. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Menetapkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

3. Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023: Mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Melarang aktivitas yang mengganggu ekosistem, termasuk penambangan terumbu karang dan pencemaran lingkungan.

[ ا MH ] 

Fatrian Rubiansyah: Kontinuitas, Keterjangkauan, dan Komunikasi Kunci Layanan Air

Alif MH Media    June 02, 2025    Comment   

Fatrian Rubiansyah: Kontinuitas, Keterjangkauan, dan Komunikasi Kunci Layanan Air

 

Poster Standar 5K Sistem Penyediaan Air Minum (Sumber: suherman.asia)

Jakarta, AlifMH.info — Selama ini, penilaian terhadap kinerja sistem penyediaan air seringkali hanya berfokus pada dua variabel utama: kuantitas dan kualitas. Namun Fatrian Rubiansyah Rusydy, S.T., MBA, PMP—Co-Founder Nusawater sekaligus Water Collaborator—menegaskan bahwa ada tiga faktor krusial lain yang tidak boleh diabaikan oleh regulator dan penyedia layanan air. “Kuantitas dan kualitas itu penting, tetapi kinerja 5K sejati harus meliputi kontinuitas, keterjangkauan, dan komunikasi,” ujar Fatrian pada diskusi publik terbaru di Jakarta.

Menurut Fatrian, kontinuitas pasokan menjadi syarat mutlak; masyarakat menuntut air tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, terutama di tengah fluktuasi permintaan akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan perubahan pola cuaca. “Stabilitas pasokan bukan hanya soal kapasitas instalasi pengolahan, tetapi juga ketangguhan jaringan distribusi menghadapi gangguan teknis maupun bencana alam,” tambahnya.

Aspek kedua yang sering terlewat adalah keterjangkauan. Air sebagai hak dasar manusia harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Fatrian menekankan pentingnya skema subsidi yang tepat sasaran dan struktur tarif progresif agar keberlanjutan infrastruktur tidak terkorbankan demi harga terjangkau.

Terakhir, Fatrian menyoroti faktor komunikasi antara penyedia dan pengguna air. “Sistem canggih pun akan kehilangan kepercayaan publik apabila kanal keluhan dan informasi tidak responsif,” ungkapnya. Ia mencontohkan pengalaman langsungnya, di mana transparansi data kualitas air dan keterbukaan dalam menangani gangguan terbukti memperkuat kepercayaan pelanggan.

Meski tren AI, digitalisasi, dan inovasi teknologi terus mendorong efisiensi, Fatrian meyakini bahwa standar 5K—kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan komunikasi—adalah fondasi holistik bagi sistem penyediaan air yang adil dan berkelanjutan. “Air adalah layanan publik. Kita tidak bisa hanya bicara performa teknologi; kita harus memastikan setiap tetes air hadir sebagai hak yang dilayani dengan baik,” tutupnya.

[ ا MH ]