 |
| Penyerahan Karikatur kepada Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal |
Jakarta, AlifMH.info — Rombongan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji, Rabu (02/07/2025).
Pertemuan di Lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI ini membahas berbagai isu krusial di tingkat nasional dan menjajaki peluang kolaborasi antara lembaga legislatif dan organisasi kepemudaan Islam.
Dalam diskusi hangat tersebut, Dr. Cucun menyoroti urgensi revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia secara khusus menekankan pentingnya melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) secara lebih aktif dalam perumusan regulasi.
"Kita ingin regulasi ini hadir dari bawah, bukan sekadar teknokratis. KBIH sebagai mitra strategis harus didengar agar pelayanan terhadap jamaah semakin membaik," tegas Cucun.
Isu vital lain yang tidak kalah penting dan menjadi fokus diskusi adalah implementasi Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN).
Cucun menyambut baik upaya pemerintah dalam mengonsolidasikan data untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih terukur dan tepat sasaran. Ia mendorong organisasi masyarakat, termasuk GPI, untuk turut mengawal pelaksanaan DTSEN di tingkat daerah.
Terkait transparansi, Dr. Cucun memaparkan inisiatif Open Parliament yang digencarkan oleh DPR RI, menekankan pentingnya keterbukaan parlemen terhadap masukan publik melalui kanal digital.
Seminar "Open Parliament" di Lembang, Jawa Barat, disebut sebagai bukti nyata komitmen ini. PP GPI pun menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penguatan literasi politik dan partisipasi publik via platform digital.
Dalam ranah pengawasan ibadah haji, Dr. Cucun menyampaikan bahwa DPR terus memantau pelaksanaan haji 2025 dan menindaklanjuti aduan jamaah, termasuk kasus jamaah yang dipulangkan karena tidak tercatat dalam sistem resmi.
Kasus ini menjadi perhatian khusus dalam diskusi tersebut, sementara itu PP GPI menyatakan mendukung penguatan sistem dan mengajak masyarakat proaktif melaporkan persoalan serupa.
Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin, S.H., M.H., menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen GPI untuk memperkuat sinergi dengan Lembaga-lembaga Negara, termasuk DPR RI. Ia menegaskan peran vital civil society dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada rakyat.
"GPI siap menjadi mitra strategis DPR dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Kami percaya bahwa undang-undang yang baik lahir dari keterbukaan dan partisipasi luas masyarakat," ujar Khoirul Amin.
Sebagai penutup, Khoirul Amin juga menyampikan bahwa Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat GPI periode 2025–2030 akan dilaksanakan pada 26 Juli 2025 mendatang.
Ia mengundang semua pihak untuk hadir dan mendukung konsolidasi organisasi ini sebagai bagian dari kontribusi pemuda Islam dalam pembangunan nasional.
“Audiensi ini menandai babak baru kolaborasi yang lebih erat antara DPR RI dan GPI dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan partisipatif,” pungkasnya.
[ ا MH ]
