RAKORSUS Tingkat Menteri, Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Tahun 2021

Alif MH    February 10, 2021    Comment   

RAKORSUS Tingkat Menteri, Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Tahun 2021

Rapat Koordinasi Khusus Kemenkopolhukam, KLHK, TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah

Jakarta, AlifMH.info - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung di Jakarta (09/02/2021).

 

Rakorsus ini merupakan langkah evaluasi penanganan karhutla dari berbagai kondisi di lapangan, serta langkah-langkah persiapan ke depan menghadapi Karhutla tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan evaluasi dan arahan langsung kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah.

 

“Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun 2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla,” kata Mahfud.

 

Dalam arahannya, Mahfud menyampaikan sejak  tahun 2016 setiap awal tahun Presiden RI memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bertempat di Istana Negara. Adapun pokok-pokok arahannya yaitu pertama prioritaskan pencegahan yakni dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan. Kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi. Ketiga, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Keempat, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan agar memberikan efek jera. Kelima, agar dicari solusi permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.

 

"Dari arahan tersebut, Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Mahfud.

 

Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 seluas 2,61 juta ha menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penanganan karhutla di Indonesia. Kejadian ini merupakan kontrol pembanding kejadian karhutla pada kebakaran tahun berikutnya.

 

Luas kebakaran pada tahun 2020 tercatat 296.942 ha, jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Perhitungan ini mendekati kebenaran faktual di lapangan dengan menggunakan citra resolusi tingi, data hotspot dan firespot serta verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan.

 

Selain luas karhutla, transboundary haze juga menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla. Pada tahun 2020 tidak terjadi transboudary haze akibat asap karhutla.

 

“Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi,” ungkap Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD Menyampaikan Arahan

Beberapa hal secara lebih teknis dalam pengendalian karhutla terus dikembangkan, seperti monitoring dan penyebarluasan keberadaan titik hotspot; patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu); perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT); serta peningkatan peran serta masyarakat dalam dalkarhutla melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA-Paralegal) yang merupakan kerja bersama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan unsur desa serta anggota masyarakat.

 

Sementara itu, prospek iklim Indonesia sebagaimana disampaikan Deputi Klimatologi BMKG Herizal bahwa hingga semester satu tahun 2021, La Nina akan bertahan dengan intensitas moderat hingga melemah. Sedangkan di semester kedua, La Nina diprediksi akan hilang. Sementara itu, prediksi curah hujan hingga Maret-April sebagian wilayah Indonesia memiliki curah hujan sedang hingga tinggi. Meski begitu, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai karena mengalami hujan intensitas rendah, seperti Provinsi Riau.

 

“Oleh karena itu, saya meminta agar Gubernur Riau untuk menetapkan siaga darurat lebih awal, agar pencegahan karhutla di sana segera dapat ditanggulangi,” kata Mahfud.

 

Pada kesempatan tersebut, tujuh Gubernur mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan dan laporan pengendalian Karhutla di wilayah masing-masing, yaitu Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumsel, Gubernur Kalbar, Gubernur Kalteng, Gubernur Jatim, dan Gubernur NTT.

 

Menanggapi berbagai catatan dari para Gubernur, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat pusat dan daerah serta masyarakat karena tahun 2020 tidak terjadi bencana asap. Menteri Siti juga mengatakan hal tersebut salah satunya keberhasilan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

 

“TMC ini harus betul-betul kita persiapkan, dan kita harus berhati-hati juga, karena di bulan April-Mei akan menghadapi bulan puasa dan lebaran, serta masih dalam situasi pandemi Covid-19,” tutur Menteri Siti.

 

Terobosan lain yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla yaitu peran Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal. Menteri Siti menyampaikan konsep ini dapat diintegrasikan dengan Desa Tangguh Bencana dan Desa Mandiri.

 

“Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi kebijakan insentifnya bagi daerah melalui Dana Alokasi Khusus,” ujarnya.

 

Dalam rakorsus ini, turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Selain itu, turut hadir secara virtual jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, dan sejumlah gubernur.

 

[ ا MF ]

Rawan Bencana, Komite II DPD RI Serap Aspirasi di Sumedang

Alif MH    February 10, 2021    Comment   

Rawan Bencana, Komite II DPD RI Serap Aspirasi di Sumedang

Komite II DPD RI dan Pemerintah Kab. Sumedang

Kab. Sumedang, AlifMH.info - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tim Kunjungan Kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Kantor Bupati Sumedang, Senin (08/02/2021).

 

Yorris Raweyai mengatakan kunci keberhasilan pemerintah daerah (pemda) dalam menindaklanjuti bencana terletak pada aturan dan ketegasan dalam menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Sebenarnya kunci pemda menindaklanjuti bencana adalah ketegasan menjalankan RTRW,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumedang H. Herman Suryatman menjelaskan bahwa meningkatnya angka jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri yang tidak diimbangi dengan UU sektor lingkungan menjadi pemantik bencana alam. “Hal ini juga dikarenakan minimnya penanganan limbah dan sampah di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

 

Herman menambahkan bahwa dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Kabupaten Sumedang merilis aplikasi Sitabah (Sistem Tanggap Bencana dan Musibah) merespons kejadian tanah longsor dan banjir yang terjadi di Desa Cihanjung, Sumedang pada Januari 2021 lalu. Menurutnya, aplikasi itu menjadi dasar untuk mengambil intervensi kebijakan dan menjadi basis data kebencanaan akurat. “Aplikasi ini dapat di replikasi di daerah lain yang menjadi daerah rawan bencana,” terangnya.

 

Di kesempatan yang sama, Direktur Irigasi Kementerian Pertanian Pertanian Rahmanto menjelaskan Kabupaten Sumedang memiliki lahan eks HGU seluas 3.000 hektare yang masih terlantar dan sedang diajukan untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian ATR/ BPN. Jika lahan eks HGU tersebut sudah menjadi lahan HPL, dapat menjadi kesempatan Kabupaten Sumedang untuk membudidayakan kedelai di lahan tersebut. “Hal ini seiring dengan digalakkannya program Kementerian Pertanian untuk mendongkrak produksi kedelai sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor kedelai,” imbuhnya.

 

Menanggapi produksi kedelai, Herman mengatakan selain potensi budidaya kedelai tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap bahwa pembangunan tol Cisamdawu dan KEK pariwisata Jatigede dapat menjadi sumber perekonomian baru dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. “Kami juga berharap pembangunan tol Cisamdawu dan KEK pariwisata Jatigede bisa menjadi perekonomian baru dan mengurangi angka kemiskinan,” paparnya.

 

Di akhir acara, Komite II DPD RI mencatat beberapa permasalahan penting dari paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dan masukan para peserta rapat terkait permasalahan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat yang dapat dijadikan poin-poin pengawasan terkait UU tentang Penanggulangan Bencana antara lain:

1.        Bencana alam longsor dan banjir yang terjadi pada Januari 2021 di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang telah ditangani dengan baik atas kerja sama Basarnas dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang.

 

2.        Pemda saat ini berfokus untuk penanganan pengungsi pasca longsor dan untuk masyarakat terdampak yang membutuhkan perhatian untuk relokasi.

 

3.        Walaupun bencana alam seperti banjir adalah jenis bencana rutin, namun jika ditelisik lebih lanjut, bencana alam tersebut terjadi akibat masifnya pengembangan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri yang tidak diimbangi dengan undang-undang sektor lingkungan.

 

4.        Banyaknya universitas besar dan ternama di Sumedang, menghasilkan kompleksitas ekonomi, sosial, dan budaya khususnya di daerah Jatinangor. Hal ini mengingat banyaknya jumlah mahasiswa yang berasal dari seluruh nusantara dan luar negeri.

 

5.        Keadaan ini dapat menjadi ancaman tingginya bencana sosial seiring meningkatnya dinamika sosial.

 

6.        Isu lingkungan lainnya adalah masih minimnya penanganan limbah dan sampah yang berpotensi memantik bencana alam lainnya.

 

7.        Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang akan mendorong aturan kawasan perkotaan Jatinangor, tetapi tentu saja memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan lintas Kementerian/ Lembaga.

 

8.        Pemkab Sumedang membangun aplikasi Sitabah (Sistem Tanggap Bencana dan Musibah) yang dibangun dalam 2 (dua) hari. Sitabah menjadi dasar untuk melakukan intervensi kebijakan dan menjadi basis data kebencanaan akurat. Aplikasi ini termasuk untuk mengelola sumbangan atau donasi dalam bentuk uang dan barang yang akan disalurkan ke masyarakat terdampak bencana. Hal ini dapat menjadi contoh baik yang dapat diaplikasikan di daerah lain.

 

9.        Pada tahap transisi pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, telah dijanjikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk untuk membangun tembok yang dapat menahan air agar tidak terjadi bencana banjir susulan di lokasi merah. Pemkab Sumedang memohon dukungan dari Komite II DPD RI terkait hal tersebut.

 

10.    Permohonan penataan infrastruktur seperti drainase di daerah Jatinangor.

 

[ ا MF ]

Sultan B Najamudin: Pers Harus Tetap Menjadi Lilin Dalam Kegelapan

Alif MH    February 10, 2021    Comment   

Sultan B Najamudin: Pers Harus Tetap Menjadi Lilin Dalam Kegelapan

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Jakarta, AlifMH.info - Berkenaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang ke-75 diperingati setiap tanggal 09 Februari diharapkan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin sebagai momentum untuk mengulas penghayatan jati diri insan pers dan media dalam peran-peran jurnalisme.

 

"Saya mengucapkan selamat hari pers Nasional, semoga peran-peran jurnalisme kita tetap berjalan melalui gerak literasi kepada masyarakat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan kebangsaan kita", tuturnya.

 

Senator muda tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai penganut paham sistem demokrasi sangat membutuhkan peran pers serta media untuk mengambil peran sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Dengan demikian pers melalui media massa berkewajiban dalam memberi masukan, mengkritik, serta mendobrak berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

 

Dalam keterangan resminya Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin juga menyampaikan harapan kepada insan pers agar mampu menjadi benteng edukasi publik terhadap informasi serta pemberitaan yang tidak memiliki sumber kebenaran, terkhusus kaitan dengan isu-isu Pandemi yang beredar luas di dunia Maya atau sosial media.

 

Menurutnya selama beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan kehidupan jurnalistik secara global, dimana fungsi tradisional jurnalisme itu sendiri akan terkikis dengan kemajuan "masyarakat informasi". 

Dan melihat fenomena dari pasokan berita langsung oleh televisi satelit dan jaringan komputer, ledakan informasi dan meningkatnya otonomi komunikasi warga, layanan publik yang lebih sedikit dan eksploitasi media yang lebih komersial semuanya menunjukkan bahwa jurnalisme kritis menghadapi banyak tantangan.

 

"Kita menghadapi banjir informasi yang secara kebenarannya belum terverifikasi. Sedangkan dengan lemahnya literasi yang dimiliki pembaca membuat semua informasi  yang didapatkan akan dikonsumsi mentah-mentah secara massal. Maka dari itu tugas tradisional jurnalisme saat ini harus bergeser dari sekedar mengumpulkan informasi dalam sajian berita dan fakta, akan tetapi sudah harus mampu menciptakan arah arus informasi sosial (mobilisasi) dan menghadirkan diskursus publik yang produktif (edukasi)", tambahnya.

Sultan B Najamudin juga meminta kepada seluruh insan pers untuk dapat mengambil peran besar dalam menghadapi Pandemi global Corona Virus Desease yang menimpa kita.

 

"Pers harus menjadi lilin dalam kegelapan, maka dengan situasi Pandemi yang terjadi, kita sangat berharap betul peran pers mampu menginspirasi kebangkitan bersama, terkhusus dalam  mengedukasi masyarakat dalam menangkal hoaks yang mengakibatkan terjadinya kesesatan informasi diruang publik tentang Covid-19", ujarnya.

 

"Masyarakat jangan ditakut-takuti lagi oleh berita bohong tentang vaksin yang sedang digarap serius oleh pemerintah. Pers harus menyampaikan rasa optimisme serta kebermanfaatan tentang vaksin yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat. Sebab, peran pers sangat vital dalam menunjang berhasil tidaknya program vaksinasi tersebut", pinta Sultan.

 

Senator yang berasal dari daerah pemilihan provinsi Bengkulu ini juga menambahkan agar pers tetap terus mengawal hal-hal tekhnis dilapangan dalam proses percepatan skema herd immunity (kekebalan komunal) melalui vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

 

Sebagai penutup, pria jebolan HIPMI tersebut mengungkapkan keinginannya terhadap peran pers untuk mampu menjadi akselerator dalam kebangkitan melawan pandemi.

 

"Kita menginginkan pers dapat berperan lebih pada kondisi krisis saat ini, terutama peran dalam menyatukan, mengkonsolidasikan, merangkul, menyadarkan serta mengajak semua elemen  dimasyarakat agar pro aktif dalam mendukung pemerintah menghadapi Pandemi, juga sisi lain mampu menjadi daya dukung bagi masyarakat luas untuk tetap kritis dengan melakukan pengawasan terhadap program pemerintah (vaksinasi, protokol kesehatan) demi keberhasilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19", tutupnya.

 

[ ا MF ]

Menteri ATR/BPN Sampaikan Pesan Penting UUCK dengan Optimalisasi Komunikasi Publik

Alif MH    February 10, 2021    Comment   

Menteri ATR/BPN Sampaikan Pesan Penting UUCK dengan Optimalisasi Komunikasi Publik

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil

Jakarta, AlifMH.info - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil memberikan ‘keynote speech’ pada Webinar dengan tema Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan melalui ‘video conference’, Kamis (04/02/2021). Webinar ini diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN).

 

Sofyan A. Djalil dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa  tantangan besar bagi pemerintah saat ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan. "Angka pengangguran di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 menyentuh angka 7 juta orang dan di masa pandemi ini bertambah 3,5 juta orang yang menganggur, itulah kenapa UUCK ini mampu mengatasi masalah tersebut nantinya," ujar Sofyan A.Djalil.

 

Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa UUCK juga mampu memudahkan dan membantu partisipasi publik, dunia usaha dan pembangunan. "UUCK ini diperlukan kita tahu negeri kita terlalu banyak izin dan regulasi, UUCK hadir untuk merubah paradigma regulasi, nanti izin diperlukan hanya untuk usaha yang berisiko saja," katanya.

 

"Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme perizinan dan permohonan bagi masyarakat, dulu buat sertipikat kita tidak tahu berapa lama bisa selesai kalau tidak ada dorongan tidak bisa cepat, itu yang akan kita perbaiki maka dari itu Kementerian ATR/BPN terus mempercepat itu dengan layanan elektronik, mulai tahun ini kita perkenalkan sertipikat elektronik yang saat ini masih banyak masyarakat salah paham, BPN tidak akan menarik sertipikat, sertipikat lama tetap berlaku sampai transformasi ke digital," tambah Sofyan A.Djalil.

 

Hadir juga pada webinar ini Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto. Ia juga mengatakan bahwa  perbaikan mekanisme terus diupayakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam melayani masyarakat. "Kementerian ATR/BPN terus berupaya dalam melayani masyarakat agar mampu mengikuti SOP dengan waktu yang lebih pasti agar masyarakat lebih terlayani, tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya dengan tidak produktif," ungkapnya.

 

Lebih lanjut dalam paparannya, Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan RPP sebagai turunan dari UUCK. Saat ini RPP tersebut dalam tahap finalisasi.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Della R. Abdullah. Pada kesempatan ini Della R. Abdullah mengatakan bahwa transformasi digital seperti sertipikat elektronik lebih menjamin keamanan dari tindak kejahatan. "Sistem keamanan sudah kita pikirkan supaya teknologi yang kita gunakan sesuai dengan persyaratan teknologi dalam industri. Kita juga mau mengembangkan data center untuk kita mendapat sertipikat ISO 27001 jadi pengamanan data, resismen terhadap data, network data, jaringan dll kita targetkan sertipikasi internasional," katanya.

 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya  menjelaskan bahwa sertipikat elektronik ini cuma perbedaan bentuk atau perbedaan media saja. "Sebenarnya bahwa masyarakat yang tadinya memegang sertipikat kertas, sekarang berubah jadi sertipikat elektronik. Tujuannya supaya lebih aman, lebih efisien, mudah penyimpanannya, tidak takut kebakaran, tidak takut dipalsukan, kita sudah meningkatkan beberapa keamanan bahkan di dokumen sertipikat sendiri ada keamanan QR Code ada keamanan tanda tangan elektronik yang dijamin BSSN," ungkapnya.

 

Menutup acara, Ketua Umum PWI, Atal Sembiring PWI berterima kasih atas terselenggaranya acara webinar dengan anggota PWI seluruh Indonesia. "Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, harapan kami adanya sosialisasi terkait sertipikat elektronik tersebut agar masyarakat lebih memahami secara meluas atas kebijakan pertanahan ini, dan ke depan saya berharap untuk adanya kerja sama antara ATR/BPN dengan PWI Pusat," tutupnya.

 

[ ا MF ]

Ketua DPD RI Minta Aparat Terus Awasi Aktivitas Kapal Rusia Selama Diisolasi di Aceh

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Ketua DPD RI Minta Aparat Terus Awasi Aktivitas Kapal Rusia Selama Diisolasi di Aceh

Kapal Pesiar Asal Rusia

Jakarta, AlifMH.info - Tim gabungan Subditgakum Ditpolairud, Intelkam, TNI AL, Bea Cukai, Imigrasi, Kodim Banda Aceh, Dinas Karantina Kesehatan dan BIN berhasil melacak dan menangkap kapal pesiar asal Rusia yang telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin.

 

Kapal tersebut diketahui melakukan pelanggaran lantaran melakukan lego jangkar tanpa izin. Langkah tegas aparat terhadap kapal berisi 18 orang awak asal Rusia itu diapresiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

 

"Saya apresiasi langkah tegas aparat kita terhadap kapal Rusia tersebut. Saya juga apresiasi aparat kita dengan sigap melacak dan menemukan keberadaan kapal yang masuk wilayah perairan Indonesia tanpa izin," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Selasa (09/02/2021).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Kini, kapal yang saat lego jangkar tanpa memasang bendera negara asal itu telah diisolasi di perairan Aceh. Mantan Ketua Umum PSSI itu pun meminta kepada aparat untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas mereka selama masa isolasi.

 

"Terus awasi kapal asing asal Rusia yang kini diisolasi agar tak melakukan hal-hal dilarang sesuai ketentuan hukum Indonesia serta lakukan penegakan hukum bagi orang asing yang melanggar UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," pinta alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

 

Sebagaimana diketahui, Kapal 'La Datcha George Town' asal Rusia melakukan lego jangkar di perairan Aceh Besar, tak jauh dari Pulau Rusa, Kecamatan Lhoong. Keberadaan kapal itu diketahui masyarakat sejak beberapa hari lalu.

 

Seorang nelayan Lhoong melaporkan kapal Super Yacht itu sudah terlihat sejak Kamis (4/2/2021).

 

Sejak saat itu, tidak terlihat sekalipun kapal itu menaikkan bendera negara asal dan Bendera Republik Indonesia sebagaimana lazimnya izin masuk kapal asing ke perairan Indonesia.

 

[ ا MF ]

Direktur PT. PMM Koordinasi ke Dinas ESDM Provinsi NTB Terkait Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Direktur PT. PMM Koordinasi ke Dinas ESDM Provinsi NTB Terkait Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Direktur PT. Pandawa Mitra Mandiri, Kasi Produksi dan Penjualan Minerba NTB, dan Ispektur Tambang

NTB, AlifMH.info - Dilansir dari Dinas ESDM Provinsi NTB (Selasa, 9 Februari 2021), Kasi Produksi dan Penjualan Minerba, Bapak Mukhtar, ST dan Ispektur Tambang Bapak Ikhwan Elhuda, ST menerima kunjungan dari Direktur PT. Pandawa Mitra Mandiri, bapak Lalu Muhammad Rukanda, SH.S. Sos.

 

Kunjungan tersebut bertujuan untuk koordinasi terkait perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara.

 

Kasi Produksi dan Penjualan Minerba bersama Ispektur Tambang menjelaskan mengenai proses perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sampai dengan saat ini PP dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batubara belum keluar, disamping itu rancangan Peraturan Presiden tentang pendelegasian kewenangan dibidang usaha pertambangan mineral dan batubara masih dalam proses pembahasan panitia antara Kementerian dengan Kementerian ESDM.

 

Sehingga proses perizinan sampai dengan saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui badan koordinasi penanaman modal Jakarta.

 

[ ا MF ]

PEMKOT Surabaya Tertibkan 14 Rumah Bangunan Liar di Kawasan Simogunung

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

PEMKOT Surabaya Tertibkan 14 Rumah Bangunan Liar di Kawasan Simogunung

Penertiban Bangunan Liar di Kawasan Simogunung

Kota Surabaya, AlifMH.info - Dilansir dari Humas Pemerintah Kota Surabaya, siang tadi (Selasa, 09/02/2021), Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban bangunan liar di kawasan Simogunung.

 

Bangunan liar tersebut terdiri dari 14 rumah dan berdiri di atas saluran air. Oleh karena itu petugas melakukan penertiban dengan menggunakan alat berat.

Saluran Air di Kawasan Simogunung

Selanjutnya, saluran air di lokasi tersebut akan dikeruk dan dibersihkan agar saluran tersebut tidak terhambat.

 

Ini juga sebagai bentuk upaya Surabaya mengahadapi musim hujan.

 

Penertiban ini dilakukan oleh DPUBMP, Satpol PP, DKRTH serta Kecamatan dan Kelurahan setempat.

 

[ MF ]

DPD RI: Basis Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021 Harus Faktual

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

DPD RI: Basis Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021 Harus Faktual

Rapat Kerja Gabungan Komite III dan Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI

Jakarta, AlifMH.info - Dalam Rapat kerja gabungan komite III dan komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI; kementerian Sosial RI; Kementerian Dalam Negeri; dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan agenda: Pembahasan Tentang Sinkronisasi Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Basis Data Penerima Bantuan Sosial Pada Tahun 2021, Wakil Ketua DPD RI selaku pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kementerian terkait, Selasa, (09/02/2021).

 

"Dalam bantuan sosial, data-data yang valid dari instansi pemerintahan sangat penting, dikarenakan berhasil atau tidaknya kebijakan ini bergantung pada data faktual. Jadi aktualisasi serta keterpaduan data di beberapa kementerian mesti segera di integrasikan", ujar Sultan B Najamudin.

 

Sultan menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum berjalan optimal. Dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun 2020 masih banyak masalah yang terjadi di lapangan, khususnya bansos yang tidak tepat sasaran serta jumlah besaran yang tidak sesuai oleh penerima di masyarakat.

 

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 38 Tahun 2019 tentang kebijakan Satu Data Indonesia yang diterbitkan diharapkan oleh DPD RI dapat mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu di dukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung jawabkan, mudah di akses, dan di bagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi serta berkelanjutan.

 

"Untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Presiden tersebut diperlukan perbaikan tata kelola yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaran yang kolaboratif antara pihak-pihak kementerian terkait. Jadi kedepan kita memiliki data yang sama serta komprehensif", ujarnya.

 

Sultan juga memandang dengan hadirnya data yang terpadu, maka akan menjadi acuan pemerintah untuk dapat digunakan dalam kepentingan pengambilan kebijakan. Jadi upaya verifikasi serta validasi data yang terintegrasi ini adalah dalam rangka menciptakan rujukan yang sama atau acuan data tunggal yang terhubung oleh seluruh instansi yang berkepentingan.

 

"Selain itu penting juga menjadi perhatian kementerian berwenang dalam peningkatan kuantitas serta kualitas SDM petugas verifikator dan validator serta SDM statistik di daerah di setiap tingkatan dari desa hingga provinsi", tambah Sultan B Najamudin.

 

Rapat kerja gabungan yang dilaksanakan secara virtual ini di ikuti langsung oleh Menteri PPN/BAPENAS Suharso Manoarfa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BPS RI DR. Suhariyanto, serta PLH Sekretaris Jenderal Kemendagri Hamdani dan dari komite III serta komite IV DPD RI Prof. Sylviana Murni dan H. Sukiryanto.

 

"Saya berharap anggaran Pemerintah sebesar Rp. 408,8 triliun dari APBN 2021 yang disiapkan untuk melanjutkan program bansos, reformasi secara bertahap, dan juga penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa terlaksana secara efektif dan berdampak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang benar-benar berhak menjadi penerima bantuan", tutup senator yang akrab dipanggil dengan SBN tersebut.

 

[ ا MF ]

Komite I DPD RI Rapat Bersama Kapolri dan Kejagung, Senator Filep Tekankan 4 Hal

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Komite I DPD RI Rapat Bersama Kapolri dan Kejagung, Senator Filep Tekankan 4 Hal

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma

Jakarta, AlifMH.info - Komite I DPD RI Kembali menggelar rapat kerja pada Selasa, 9 Februari 2021 secara virtual. Kali ini raker digelar bersama dengan Kepolisian Kejaksaan Agung RI terkait Penegakkan Hukum dan Perlindungan HAM di Daerah.

 

Dalam raker tersebut, senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan 4 hal.

 

Pertama terkait upaya penyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang Sebagian masih menemui jalan buntu. Meski demikian, Filep tak lupa menyampaikan apresiasi terhadap Kejagung atas terbentuknya tim penyelesaian HAM di internal Kejagung.

 

Senator Papua Barat itu mengingatkan agar sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dapat segera dituntaskan. Menurutnya, orientasi hasil pekerjaan wajib menjadi target dan tidak berhenti pada penyelidikan semata. Hal itu salah satunya agar publik di tanah Papua yakin bahwa institusi Polri dan Kejagung masih dapat diharapkan sebagai tempat menuntut keadilan.

 

Rentetan dugaan pelanggaran HAM yang ia maksud adalah Kasus Biak Numfor pada Juli 1998, Kasus Wasior 2021, Peristiwa Wamena pada tahun 2003, Kasus Paniai 2014, kasus Mapenduma Desember 2016, Kasus Intan Jaya dan kasus terbaru lainnya di Nduga.

 

Kedua, ia menyuarakan aspirasi terkait tuduhan tindak pidana makar yang sering dialamatkan kepada para pemuda di Papua. Filep meminta agar pihak Kepolisian dan Kejagung lebih objektif dalam penetapan setiap kasus berdasarkan UU yang berlaku. Tak hanya itu, Penegak hukum menurut Filep juga seharusnya memperhatikan faktor sosiologis dan historis dalam kehidupan masyarakat Papua.

 

Ketiga, terkait penegakkan hukum kasus diskriminasi rasial. Menurut Filep, pelaku rasis di NKRI makin marak karena penegakkan hukum yang masih lemah. Padahal, sikap rasis telah menodai nilai kemanusiaan dan dapat mencabik persatuan dan kesatuan NKRI.

 

Terakhir, senator Filep menyuarakan terkait kebijakan afirmasi bagi OAP terutama di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menyampaikan bahwa sejak berdirinya Polda Papua Barat, belum terdapat satupun Kapolres Orang Asli Papua (OAP).

 

Oleh sebab itu, Filep meminta Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi agar Putra-putri OAP sesegera mungkin dapat diangkat dalam jabatan strategis seperti kapolres sebagai bentuk komitmen negara untuk memberdayakan OAP. Termasuk juga di lingkungan Kejaksaan Agung.

 

[ ا MF ]

Ketua DPD RI Optimis Sentra Budi Daya Rumput Laut Dongkrak Perekonomian Indonesia Timur

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Ketua DPD RI Optimis Sentra Budi Daya Rumput Laut Dongkrak Perekonomian Indonesia Timur

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Jakarta, AlifMH.info - Rencana pemerintah yang akan membangun sentra budi daya rumput laut di Indonesia Timur, mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, rencana ini bisa membantu mendongkrak perekonomian di Indonesia Timur.

 

"Rencana pemerintah yang akan membangun sentra budi daya rumput laut ini sangat bagus. Apalagi lokasinya di wilayah Indonesia Timur yang kita ketahui memang kaya akan potensi laut. Asal direncanakan dengan baik dan benar," katanya, Selasa (9/2/2021).

 

Senator asal Jawa Timur itu berharap budi daya tersebut menerapkan teknik kultur jaringan, sehingga hasilnya bisa maksimal.

 

“Sentra budi daya ini akan meliputi Maluku, Papua, dan NTT. Agar hasilnya lebih maksimal, kita berharap sepenuhnya memakai bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan," harapnya.

 

Manta Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu optimistis rencana ini juga bisa mendongkrak produksi rumput laut nasional.

 

"Dan tentunyan rencana ini akan sangat besar pengaruhnya dalam mendongkrak perekonomian di wilayah Indonesia Timur. Kita berharap program ini berjalan sesuai rencana. Apalagi saat ini pemberian bibit rumput laut dalam tahap pengiriman," katanya.

 

Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap bantuan dan program ini dapat diakses oleh sebanyak-banyaknya pembudi daya.

 

"Sehingga wilayah Indonesia Timur benar-benar bisa menjadi sentra bisnis rumput laut nasional dan menjadi salah satu produk unggulan nasional,” katanya.

 

[ ا MF ]

Menko Polhukam Akan Koordinasi Perlindungan HAM Terkait Penyiksaan dan Ratifikasi OPCAT

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Menko Polhukam Akan Koordinasi Perlindungan HAM Terkait Penyiksaan dan Ratifikasi OPCAT

Menko Polhukam, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman

Jakarta, AlifMH.info - Sesuai isi SIARAN PERS No: 13/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2021, Menko Polhukam Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa akan menindaklanjuti peningkatan perlindungan HAM agar jauh lebih baik, terutama dengan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (OPCAT).

 

Demikian disampaikan setelah pertemuan dengan 5 lembaga dalam Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (09/2/2021). Pertemuan tersebut membahas upaya untuk upaya mengatasi tindakan penyiksaan atau tindakan mengarah kepada kerendahan martabat manusia.

 

Kelima Lembaga dalam KuPP itu adalah: Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman. Kelimanya peduli terhadap rumah tahanan atau lapas dan Lembaga lain yang menyerupai, termasuk panti rehabilitasi, karena disana kerap terjadi tindakan mengarah pada kerendahan martabat manusia atau penyiksaan.

 

Disampaikan dalam pertemuan, bahwa Sejak awal KuPP telah membuat MoU dengan Kemenkumham, yakni Ditjen Lapas dan Imigrasi. Kemudian yang sedang dirintis dengan Polri.

Pertemuan Menko Polhukam, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman

Mereka mengharapkan untuk Indonesia segera meratifikasi Optional Protocal Convention Against Tortutre (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

 

“Kami datang menemui pak Menko karena kami tahu beliau punya komitmen tinggi soal penegakan hukum sekaligus juga sangat concern dengan persoalan hak asasi manusia,” ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM.

 

Sandra Moniaga, Koordinator KuPP dan juga Komisioner Komnas HAM mengatakan, “Realita saat ini masih cukup banyak penyiksaan terjadi saat ini. Kami sampaikan agar tidak lagi terjadi penyiksaan dari proses awal penyelidikan.”

 

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sedang berproses dengan Ditjen PAS Kemenkumham, untuk melaksanakan training of trainer, juga Dengan Mabes Polri juga sedang berproses.

 

Menko mengatakan, “Saya setuju kita tindaklanjuti kesadaran bahwa perlindungan HAM jauh kebih baik, meski belum memuaskan. Kita sudah punya Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan Polri yang semakin sadar akan pentingnya HAM, tapi tentu ini semua perlu kita tingkatkan.”

 

Ia mengatakan bahwa ia akan terus mengkoordinir persoalan masih adanya penyiksaan ini dengan Kemenkumham untuk melakukan upaya lanjutan meratifikasi OPCAT.

 

“Peran Kemenko Polhukam sangat diharapkan untuk melakukan akselerasi dan memastikan hal ini bisa tertangani dengan baik, terutama di pihak Kementerian Hukum dan HAM yang selami ini kami sudah ada kerjasama,” ujar Taufan.

 

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Hasto Atmojo (Ketua LPSK), Andy Yetriyani (Ketua Komnas Perempuan), Amiruddin (Wakil Ketua Komnas HAM), Sandra Moniaga (Komisioner Komnas HAM dan Koordinator KuPP), Rita Pranawati (Wakil Ketua KPAI), Putu Elvina (Komisioner KPAI), Ninik Rahayu (Anggota Ombudsman RI), Antonio Pradjasto (Koordinator Pelaksana Program KuPP).

 

[ ا MF ]

WAMENHAN Silaturahim ke Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL)

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

WAMENHAN Silaturahim ke Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL)

WAMENHAN Silaturahim ke Markas Besar TNI AL

Jakarta, AlifMH.info - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Senin (08/02/2021) di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur.

 

Kunjungan kerja ini merupakan silaturahmi serta perkenalan  sebagai Wamenhan, setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada Bulan Desember 2020 lalu.

 

Melalui kunjungan kerja ini, Wamenhan berharap dapat semakin mempererat kerjasama antar intansi, mempermudah komunikasi serta menyatukan visi dan persepsi.

 

Menyambut kunjungan kerja tersebut, Kasal menyampaikan ucapan selamat kepada Letjen TNI Muhammad Herindra, M.A., atas pelantikannya sebagai Wamenhan.

 

Turut hadir mendampingi Wamenhan dalam kunjungan kerja ke Mabesal, Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono dan Dirjen Kuathan Kemhan Marsda TNI N. Ponang Djawoto.

 

Sementara itu, Kasal didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., dan Asrena Kasal Laksda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M.

 

[ ا MF ]