January 2026 - Alif MH - Info

Wednesday, January 7, 2026

Tingkatkan Literasi Kesehatan, PT Adiguna Cakra Semesta Edukasi Karyawan Tentang BMI dan ISPA

 


Tangerang Selatan, AlifMH.info  Sebagai komitmen berkelanjutan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan, PT Adiguna Cakra Semesta (PT ACS) menyelenggarakan seminar kesehatan bertajuk “Body Mass Index (BMI) dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)”. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program rutin Medical Check-Up (MCU) yang diadakan perusahaan. Seminar berlangsung pada pukul 13.00 WIB di kantor PT ACS dan diisi oleh dr. Grishya Nanda Suryaratna.

Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga berat badan ideal dan mencegah penyakit pernapasan, yang merupakan isu kesehatan relevan di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Puluhan karyawan hadir secara antusias, mengikuti paparan materi yang disampaikan dengan interaktif dan mudah dipahami.

Dalam pemaparannya, dr. Grishya menjelaskan konsep BMI sebagai indikator kesehatan metabolik, bukan sekadar penampilan. “BMI adalah alat skrining awal yang penting untuk mengetahui risiko penyakit terkait berat badan, seperti obesitas maupun underweight,” ujarnya. Dia memaparkan klasifikasi BMI menurut standar WHO dan Asia Pacific, serta dampak kesehatan yang bisa timbul, mulai dari hipertensi, diabetes tipe 2, hingga gangguan muskuloskeletal.

Tidak hanya membahas kelebihan berat badan, seminar juga mengingatkan risiko kondisi underweight, seperti penurunan imunitas, osteoporosis, dan gangguan reproduksi. “Kesehatan itu tentang keseimbangan. Baik kelebihan maupun kekurangan berat badan sama-sama membawa risiko,” tambah dr. Grishya.

Bagian kedua seminar fokus pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), termasuk penyebab, gejala, dan langkah pencegahan. Dr. Grishya menekankan pentingnya peran host (tubuh) dan lingkungan dalam mencegah penularan. “Selain menjaga imunitas dengan gizi seimbang dan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih seperti cuci tangan yang benar dan etika batuk menjadi kunci,” jelasnya.

Peserta juga diajak memahami konsep “Isi Piringku” dan perhitungan kebutuhan kalori harian berdasarkan Basal Metabolic Rate (BMR). Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, dengan banyak karyawan yang menanyakan penerapan pola makan sehat di tengah kesibukan kerja.

Manajemen PT ACS menyatakan bahwa seminar ini adalah bagian dari investasi perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. “Karyawan yang sehat adalah aset terbaik perusahaan. Program kesehatan seperti ini akan terus kami tingkatkan dan lakukan secara berkelanjutan,” ungkap perwakilan divisi Human Capital PT ACS.

Dengan diadakannya seminar ini, PT ACS berharap dapat meningkatkan literasi kesehatan karyawan, mendorong perubahan perilaku hidup sehat, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berdaya tahan.

ا MH ]

Tuesday, January 6, 2026

Tokoh Muda NTB Azwar Muhammad Dukung Pilkada Lewat DPRD: Tetap Demokratis dan Efisien Anggaran

 


Mataram, AlifMH.info  Tokoh muda Nusa Tenggara Barat (NTB), Azwar Muhammad, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap memenuhi prinsip demokratisasi, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini.

Azwar menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan pemilihan langsung oleh rakyat.

“Selama proses pemilihan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan wakil rakyat yang sah hasil pemilu, maka pilkada melalui DPRD tetap memenuhi unsur demokratisasi dan tidak melanggar konstitusi,” kata Azwar dalam keterangannya, Senin (6/1).


Evaluasi Pilkada Langsung

Azwar menyampaikan bahwa wacana pilkada lewat DPRD muncul sebagai bagian dari evaluasi terhadap pilkada langsung yang telah berjalan lebih dari satu dekade.

Menurutnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan persoalan serius, terutama terkait tingginya biaya politik dan beban anggaran negara.

Berdasarkan berbagai kajian dan laporan penyelenggara pemilu, anggaran pilkada di sejumlah daerah mencapai ratusan miliar rupiah, terutama untuk logistik, pengamanan, dan tahapan teknis lainnya.

Biaya tersebut, menurut Azwar, seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Anggaran besar yang selama ini dihabiskan untuk pilkada bisa difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial kemasyarakatan yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.


Minimalkan Konflik Sosial Politik

Selain persoalan anggaran, Azwar menilai pilkada langsung kerap memicu polarisasi dan konflik sosial politik di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan politik sering kali merusak hubungan sosial, bahkan meninggalkan ketegangan berkepanjangan setelah pilkada selesai.

Ia berpendapat, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi mereduksi konflik horizontal karena proses kontestasi tidak melibatkan mobilisasi massa secara luas di tingkat akar rumput.

“Demokrasi tidak seharusnya mengorbankan kohesi sosial. Pilkada lewat DPRD dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah,” kata Azwar.


Tekan Potensi Korupsi Kepala Daerah

Azwar juga menyoroti hubungan antara mahalnya biaya politik dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah.

Dia menyebut banyak kasus korupsi bermula dari upaya pengembalian modal politik pascapemilihan.

“Biaya politik yang tinggi sering menjadi tekanan bagi kepala daerah terpilih. Dalam praktiknya, hal ini mendorong penyalahgunaan kewenangan untuk mengembalikan modal. Jika biaya politik ditekan melalui pilkada lewat DPRD, potensi korupsi juga bisa diminimalisir,” ujarnya.


Perlu Pengawasan Ketat

Meski mendukung pilkada melalui DPRD, Azwar menegaskan pentingnya pengawasan publik dan penegakan hukum agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan oleh elite politik.

Azwar menilai transparansi, keterlibatan publik, serta penguatan peran lembaga pengawas menjadi kunci agar sistem tersebut berjalan sehat.

“Yang terpenting bukan hanya soal langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana sistem itu diawasi dan dijalankan dengan integritas,” pungkas Azwar.

ا MH ]

Direktur Eksekutif PRIC: Pilkada Dipilih DPRD Bisa Memperkuat Stabilitas Politik dan Efisiensi Anggaran

 


Jakarta, AlifMH.info  Direktur Eksekutif Paradigma Research and Ideas Center (PRIC), Dedi Ermansyah, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang saat ini kembali menjadi perdebatan publik dan politis di Indonesia.

Menurut Dedi, skema Pilkada yang melibatkan DPRD sebagai pemilih kepala daerah memiliki sejumlah keunggulan strategis yang relevan dengan kondisi politik dan tata kelola pemerintahan saat ini.

Pilkada langsung yang berlangsung setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.

Opsi pemilihan melalui DPRD menurutnya dapat mengurangi beban biaya demokrasi, sehingga anggaran yang selama ini dialokasikan untuk penyelenggaraan pilkada serentak dapat dialihkan ke program pembangunan atau layanan masyarakat yang lebih prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dedi menjelaskan wacana tersebut bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, tetapi juga tentang penataan ulang sistem politik lokal untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan terkoordinasi dengan pusat.

Dia menilai DPRD, yang merupakan representasi dari pemilu legislatif dan fraksi partai politik secara langsung, memiliki legitimasi untuk memilih kepala daerah yang mampu bekerja sama dengan struktur politik legislatif di daerahnya.

“Dalam situasi di mana DPRD terpilih melalui pemilu legislatif yang mencerminkan aspirasi politik rakyat, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat memperkuat keterpaduan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah,” ujar Dedi.

Pernyataan ini relevan di tengah pembahasan usulan pilkada lewat DPRD yang didukung sejumlah partai politik dan tokoh politik yang melihat potensi efisiensi anggaran dan sinergi pemerintahan. 

Dedi juga memandang bahwa legitimasi politik kepala daerah tetap dapat terselenggara meskipun tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sebab DPRD sebagai parlemen daerah merupakan institusi yang mewakili pemilih secara demokratis.

Dedi menyoroti pentingnya fungsi representasi rakyat yang sudah tertuang dalam hasil pemilu legislatif 2024, di mana anggota DPRD terpilih secara langsung oleh masyarakat melalui kursi legislatif pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. 

Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut Dedi juga dapat membantu meminimalkan gesekan politik antar kandidat dan perilaku kompetisi yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya di level lokal.

Dengan model DPRD sebagai pemilih, proses politik lebih menekankan konsensus antar partai dan koordinasi legislatif-eksekutif, sehingga kebijakan publik bisa lebih cepat dan efektif dijalankan.

Sementara itu, wacana ini juga mendapat respons beragam dari publik dan beberapa partai, yang memandang sistem itu sebagai peluang untuk merombak mekanisme demokrasi lokal yang dinilai mahal dan berpotensi memperkuat stabilitas politik di daerah. 

Dengan demikian, kata Dedi, pilkada dipilih oleh DPRD bukan hanya pilihan teknis, tetapi bagian dari upaya penataan ulang sistem pemerintahan lokal yang sesuai dengan konteks politik Indonesia saat ini.

"Ini sekaligus menjaga anggaran negara agar lebih fokus untuk kebutuhan pembangunan nasional," pungkasnya.

ا MH ]

Inspiration

Figure

Techno