Matangkan Pelaksanaan Musda ke-IV MD KAHMI Takalar: Panitia Siap Sukseskan Musda

Alif MH Media    November 13, 2025    Comment   

Matangkan Pelaksanaan Musda ke-IV MD KAHMI Takalar: Panitia Siap Sukseskan Musda

 

Takalar, AlifMH.info — Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Takalar menggelar rapat pemantapan di Sekretariat Panitia Musda, Rabu(12/11/2025).

Rapat digelar secara bersama-sama Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dalam pembahasan kesiapan pelaksanaan Musda ke-IV MD KAHMI Takalar. 

Koordinator SC, Ayatullah Rawatib Dg. Romo mengatakan Musda ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan dalam tubuh KAHMI Takalar, sekaligus memperkuat peran alumni HMI dalam Pembangunan Daerah.

"Momentum Musda sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi alumni HMI adalah langkah konstitusional KAHMI dalam regenerasi kepemimpinan di kepengurusan MD KAHMI Takalar. KAHMI juga sebagai mitra strategis dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar. Adapun tema Musda adalah KAHMI  BERKHIDMAT UNTUK TAKALAR MAJU", tutur Koster tersebut.

Sementara Ketua Panitia (OC) Akhmad Kudri menjabarkan, rapat membahas kesiapan akhir pelaksanaan Musda, termasuk agenda acara, kesiapan tempat serta pembagian tugas bagi seluruh panitia. 

"Panitia menegaskan komitmennya untuk menyukseskan kegiatan Musda ke-IV MD KAHMI Takalar agar berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang strategis bagi kemajuan organisasi", tegasnya. 

Ia menambahkan Musda ke-IV MD Kahmi Takalar akan dilaksanakan di bulan November ini dengan mematangkan persiapan yang optimal.

Rapat pemantapan Panitia Musda dihadiri oleh Koordinator dan Anggota SC serta Panitia Pelaksana, Ketua Forhati Takalar, Kohati Takalar dan HMI Cabang Takalar yang turut andil akan menyukseskan Musda ke-IV MD KAHMI Takalar.

[ ا MH ]

Dari Jalan ke Parlemen, Pengemudi Online Tuntut Regulasi Adil

Alif MH Media    November 11, 2025    Comment   

Dari Jalan ke Parlemen, Pengemudi Online Tuntut Regulasi Adil

 

Jakarta, AlifMH.info — Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) dan Serikat Pengemudi Ojek Online Indonesia (SePOI) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 November 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah untuk segera mengevaluasi tarif dan regulasi transportasi online yang dinilai belum berpihak pada pengemudi.

Ketua Umum SePOI, Mahmud, menyampaikan bahwa aksi tersebut akan diikuti ribuan pengemudi online dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Timur, Medan, dan Batam. “Ya, betul. Kami akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di hari Kamis, 20 November. Titik kumpul dimulai dari Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, namun masih dalam proses persetujuan dengan pihak terkait,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Mahmud menegaskan, dalam aksi tersebut pihaknya membawa empat poin utama tuntutan. Pertama, evaluasi dan penyesuaian tarif untuk pengemudi online roda dua; kedua, penyesuaian tarif antar paket dan makanan; ketiga, revisi tarif Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pengemudi taksi online; dan keempat, penyusunan Undang-Undang Transportasi Online yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi. “Kami berharap pemerintah, khususnya Kemenhub, segera menindaklanjuti tuntutan ini,” tegas Mahmud.

Sementara itu, Sekjen SePOI Einstein Dialektika menilai bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan pengemudi, namun implementasinya tidak konsisten. “Kemenhub membuat aturan tapi tidak dijalankan dengan baik. Saat tarif berhenti di tahun 2022, rata-rata jam kerja pengemudi hanya 8 jam per hari, sekarang meningkat jadi 14 jam. Akibatnya banyak pengemudi kelelahan, stres, bahkan berisiko kecelakaan di jalan,” jelasnya.

Einstein menambahkan, kondisi kerja yang semakin berat tanpa disertai peningkatan tarif telah menimbulkan keresahan di kalangan pengemudi. Selain kelelahan fisik, banyak pengemudi juga mengalami tekanan sosial karena waktu untuk keluarga semakin berkurang. “Kami mengingatkan Kemenhub agar menjalankan aturan yang mereka buat sendiri secara konsisten. Semua poin tuntutan kami masih dalam ranah kewenangan Kemenhub,” ujarnya menegaskan.

Menutup pernyataannya, Mahmud mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya unjuk rasa. “Kami mengingatkan rekan-rekan pengemudi agar tidak terprovokasi hoaks atau narasi di luar tuntutan utama kami. Aksi ini harus tetap damai dan berangkat dari kesadaran masing-masing, bukan paksaan,” pungkasnya.

[ ا MH ]

Deklarasi Perlawanan: “Save Akademisi, Peneliti, Aktivis dan Rakyat” Dibacakan di Gedung Juang 45

Alif MH Media    November 11, 2025    Comment   

Deklarasi Perlawanan: “Save Akademisi, Peneliti, Aktivis dan Rakyat” Dibacakan di Gedung Juang 45

Jakarta, AlifMH.info — Sekitar ratusan orang berkumpul siang ini di Gedung Juang 45 untuk mengikuti kegiatan bertajuk Deklarasi Perlawanan: Save Akademisi, Peneliti, Aktivis dan Rakyat. Acara yang dimulai pukul 12.00 WIB itu diselenggarakan oleh gabungan tokoh dan aktivis yang mengusung solidaritas terhadap berbagai kelompok masyarakat sipil.

Penyelenggara menyatakan bahwa deklarasi ini bertujuan menyerukan perlindungan dan dukungan bagi kebebasan akademik, kebebasan berpendapat para peneliti dan aktivis, serta upaya bersama untuk mempertahankan hak-hak rakyat. Dalam dokumen deklarasi yang dibacakan pada kesempatan tersebut, panitia menekankan pentingnya menjaga kebebasan intelektual dan ruang publik yang demokratis.

Hadir sebagai tamu spesial sejumlah tokoh nasional, antara lain Roy Suryo, Laksamana (Purn.) Aladdin, Refli Harun, Risman Sianipar, dan Mayjend (Purn.) Soenarko, serta beberapa tokoh lainnya. Kehadiran para tokoh itu mendapat sambutan hangat dari peserta yang sebagian besar terdiri dari aktivis, mahasiswa, pemerhati kebijakan publik, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Suasana di lokasi berlangsung relatif kondusif. Peserta bergantian menyampaikan orasi singkat dan mendengarkan pembacaan poin-poin deklarasi yang memuat tuntutan-tuntutan terkait perlindungan narasumber akademik, kebebasan penelitian, hak-hak aktivis, dan keselamatan publik dalam berpartisipasi di ruang-ruang publik. Panitia juga menegaskan bahwa kegiatan ini bersifat damai dan mendorong dialog konstruktif dengan berbagai pihak terkait.

Menurut penyelenggara, langkah lanjutan dari deklarasi ini akan diupayakan melalui koordinasi antarlintas organisasi untuk menyebarluaskan isi deklarasi dan menjalin komunikasi dengan pembuat kebijakan. Namun, rincian mekanisme advokasi dan jadwal aksi lanjutan belum diumumkan secara resmi pada akhir acara.

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan tanggal peringatan Hari Pahlawan ini dipandang oleh penyelenggara sebagai momen simbolis untuk menegaskan kembali komitmen kolektif menjaga nilai-nilai kebebasan sipil dan demokrasi. Panitia menyatakan terbuka bagi pihak-pihak yang ingin bergabung atau memperoleh salinan deklarasi untuk kepentingan advokasi dan penyebaran informasi.

[ ا MH ]

Perang Donggo dan Perang Ngali: Dua Perlawanan Bima yang Layak Dikenang sebagai Pahlawan Nasional

Alif MH Media    November 11, 2025    Comment   

Perang Donggo dan Perang Ngali: Dua Perlawanan Bima yang Layak Dikenang sebagai Pahlawan Nasional

Jakarta, AlifMH.info — Di awal abad ke-20, daerah Bima (Nusa Tenggara Barat) menjadi medan perlawanan yang sengit terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dua peristiwa konflik yang paling dikenal dan sering diperingati masyarakat setempat adalah Perang Donggo (1907–1909) dan Perang Ngali (1908–1909). Sejumlah sejarawan dan pelaku komunitas setempat menilai bahwa pejuang dari dua perlawanan ini layak mendapat pengakuan formal sebagai pahlawan nasional, karena perjuangan mereka bersifat fisik dan terang-terangan menentang dominasi kolonial.

Perang Donggo meletus sebagai respons keras masyarakat Donggo terhadap kebijakan-kebijakan Belanda yang dipandang merugikan: pemaksaan registrasi penduduk, pungutan pajak yang memberatkan, serta campur tangan dalam urusan kesukuan dan agama yang menimbulkan resistensi luas. Rangkaian bentrokan yang terjadi antara 1907 hingga 1909 tersebut tercatat sebagai salah satu episode berdarah pada masa itu, dan meninggalkan jejak kuat dalam ingatan kolektif masyarakat Donggo dan sekitarnya.

Sementara itu, Perang Ngali — yang puncaknya terjadi pada 1908–1909 — muncul dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap kehadiran dan kebijakan Belanda di wilayah Kesultanan Bima. Perlawanan di Desa Ngali ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pajak, intervensi administratif, dan kekhawatiran terhadap upaya penyebaran pengaruh agama oleh misionaris. Sumber-sumber akademik dan skripsi lokal menyebutkan bahwa Perang Ngali berlangsung intens hingga Belanda berhasil menumpas perlawanan itu pada awal 1909.

Sejumlah tulisan akademik dan skripsi terbaru menunjukkan bahwa kedua peristiwa ini bukan sekadar “kerusuhan lokal”, melainkan perlawanan terorganisir sebagai reaksi terhadap kebijakan kolonial yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Bima. Peneliti dan penulis di daerah serta mahasiswa yang mengangkat topik ini selama beberapa tahun terakhir kerap menegaskan pentingnya mendokumentasikan fakta lapangan—mulai latar belakang politik hingga kronologi pertempuran—sebagai bagian dari rekonstruksi sejarah lokal.

Di tingkat lokal, peringatan dan kegiatan mengenang Perang Ngali dan Perang Donggo rutin diselenggarakan komunitas, desa, dan organisasi kemasyarakatan. Acara-acara itu tidak hanya berfungsi sebagai ritual kenangan, tetapi juga sebagai medium edukasi sejarah bagi generasi muda Bima. Dari peringatan ini muncul seruan-seruan agar negara — melalui mekanisme pengakuan pahlawan nasional — mempertimbangkan pengangkatan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh dan kolektivitas yang berjuang pada masa tersebut.

Argumen yang diajukan pendukung pemberian gelar beragam: selain keberanian fisik melawan kekuatan kolonial, ada penekanan pada unsur pengorbanan kolektif, pembelaan atas kedaulatan lokal, dan upaya mempertahankan identitas serta tatanan sosial yang diancam intervensi eksternal. Di sisi lain, pengakuan formal—seperti penganugerahan pahlawan nasional—memerlukan verifikasi historis yang teliti, dokumentasi sumber primer, serta proses administratif yang dijalankan oleh institusi pemerintah. Hingga kini, dorongan masyarakat masih menunggu respons formal dari otoritas yang berwenang.

Sejarawan lokal menekankan pentingnya penelitian lanjutan—arsip, kesaksian lisan, dan kajian akademik—agar klaim pengakuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Mereka mendorong kolaborasi antara universitas, pemerintahan daerah, dan komunitas adat untuk menyusun berkas sejarah yang lengkap: kronologi peristiwa, daftar tokoh, serta bukti-bukti lain yang mendukung pengakuan jasa kemanusiaan dan kebangsaan.

Penutup: Bagi banyak warga Bima, ingatan tentang Perang Donggo dan Perang Ngali bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber identitas dan kebanggaan. Ketika wacana tentang pengakuan resmi muncul kembali, pertanyaan kunci yang diajukan adalah bagaimana negara menghargai perlawanan lokal yang jelas-jelas mengusung semangat anti-kolonialisme. Bagi komunitas setempat, pengakuan pahlawan nasional bukan hanya soal gelar—melainkan pengakuan sejarah bahwa mereka turut berjasa dalam perjuangan bangsa melawan penjajahan.

[ ا MH ]

Marsinah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional: Simbol Perjuangan Buruh yang Diakui Negara

Alif MH Media    November 10, 2025    Comment   

Marsinah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional: Simbol Perjuangan Buruh yang Diakui Negara

Jakarta, AlifMH.info — Selasa, 10 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Upacara tersebut dihadiri oleh pejabat negara, keluarga penerima gelar, serta perwakilan masyarakat.

Di antara daftar sepuluh tokoh yang diumumkan, nama Marsinah — aktivis buruh asal Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur — menjadi sorotan publik. Marsinah, yang lahir 10 April 1969 dan bekerja sebagai buruh pabrik di PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, dikenang sebagai simbol perjuangan hak-hak buruh, khususnya tuntutan kenaikan upah dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Pengumuman resmi nama-nama pahlawan nasional tahun ini dipublikasikan melalui daftar yang dibacakan pada upacara Hari Pahlawan.

Rekam jejak Marsinah menyita perhatian publik: pada awal Mei 1993 ia memimpin aksi buruh yang menuntut pemenuhan serangkaian tuntutan, termasuk kenaikan upah pokok. Setelah demonstrasi yang berlangsung pada 3–4 Mei 1993, Marsinah dilaporkan diculik pada 5 Mei dan ditemukan tewas pada 9 Mei 1993 dengan luka-luka yang mengundang kecaman luas. Kasus pembunuhannya kemudian menjadi simbol kegelisahan terhadap pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan hukum pada masa Orde Baru, serta memicu solidaritas gerakan buruh di dalam dan luar negeri.

Pengumuman gelar Pahlawan Nasional 2025 juga memuat nama-nama lain yang menimbulkan perdebatan publik, termasuk mantan Presiden Soeharto dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Penganugerahan gelar kepada figur-figur berprofil tinggi itu memancing reaksi beragam: ada yang menyambut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa nasional, sementara kelompok hak asasi, aktivis, dan sejumlah pihak mengungkapkan keprihatinan terkait rekam jejak tertentu dalam sejarah nasional. Laporan internasional mencatat bahwa penetapan nama-nama kontroversial turut memicu protes dan perdebatan di ruang publik.

Keluarga para tokoh yang menerima penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih atas pengakuan negara, sementara berbagai elemen masyarakat menafsirkan penganugerahan ini sebagai momentum untuk merefleksikan makna kepahlawanan dalam konteks jasa, pengorbanan, dan keadilan sosial. Para akademisi dan pengamat sejarah menilai penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional memberi ruang bagi perluasan makna kepahlawanan — tidak hanya dalam ranah militer atau politik, tetapi juga perjuangan buruh dan advokasi hak asasi.

Penetapan sepuluh Pahlawan Nasional tahun ini menutup rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2025. Penganugerahan gelar tersebut membawa kembali diskusi publik tentang bagaimana bangsa memperingati, merekonstruksi, dan mengakui jasa para tokoh dari berbagai lapisan masyarakat — termasuk mereka yang berjuang untuk hak ekonomi dan sosial yang selama ini kurang mendapat sorotan.

[ ا MH ]

Sultan Muhammad Salahuddin Dianugerahi Pahlawan Nasional: Jejak Pendidikan dan Kearifan Lokal dari Bima

Alif MH Media    November 10, 2025    Comment   

Sultan Muhammad Salahuddin Dianugerahi Pahlawan Nasional: Jejak Pendidikan dan Kearifan Lokal dari Bima

Jakarta, AlifMH.info — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini mengumumkan nama-nama tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November. Dari sepuluh tokoh yang diumumkan, salah satu yang mendapat penghargaan adalah Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan Bima ke-14 dan Sultan terakhir Kesultanan Bima.

Sultan Muhammad Salahuddin lahir di Bima pada 14 Juli 1889. Ia memerintah sebagai Sultan Bima sejak 1915 hingga wafat pada 11 Juli 1951 di Jakarta. Sepanjang masa kepemimpinannya, Sultan Salahuddin dikenal sebagai figur visioner yang memadukan nilai-nilai tradisional dengan semangat pembaruan—khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat Bima.

Sultan Salahuddin aktif memperkenalkan pendidikan modern di wilayahnya, memperluas akses sekolah, dan mengupayakan kesempatan belajar bagi generasi muda Bima dengan mengirimkan beberapa putra-putri daerah untuk menimba ilmu di luar wilayah. Upaya itu dimaksudkan untuk mencetak kader lokal yang mampu berkontribusi pada kemajuan sosial dan budaya daerah. Di bidang ekonomi, Sultan berupaya menumbuhkan kemandirian masyarakat Bima sebagai bentuk ketahanan menghadapi tekanan kolonial Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Sultan Muhammad Salahuddin termasuk tokoh daerah yang segera menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Pada 22 November 1945, tercatat maklumat yang menegaskan Kerajaan Bima berada di belakang NKRI, langkah yang membantu memperlancar integrasi administratif dan politik Bima ke dalam struktur negara baru. Peran ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan.

Penganugerahan gelar yang diumumkan bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan memberikan pengakuan negara terhadap jasa-jasa Sultan Muhammad Salahuddin—tidak hanya sebagai pemimpin tradisional tetapi juga sebagai pelopor reformasi pendidikan, advokasi kemandirian ekonomi, dan pendukung persatuan nasional. Penghargaan ini dinilai memperkaya ragam tokoh yang dipandang berjasa bagi bangsa, melampaui kategori pahlawan militer atau politik semata.

Di Bima dan kalangan pemerhati sejarah lokal, penetapan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional dipandang sebagai pengakuan terhadap peran tokoh daerah dalam proses pembentukan dan penguatan bangsa. Penghargaan tersebut diharapkan turut mendorong pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan upaya peningkatan akses pendidikan serta kesejahteraan di daerah-daerah.

[ ا MH ]

Musyda V PDPM Tangsel: 13 Formatur Pilih Hafiz Juliansyah Pimpin Kepengurusan Baru

Alif MH Media    November 09, 2025    Comment   

Musyda V PDPM Tangsel: 13 Formatur Pilih Hafiz Juliansyah Pimpin Kepengurusan Baru

Sambutan Ketua Baru PDPM Kota Tangerang Selatan 

Tangerang Selatan, AlifMH.info — Musyawarah Daerah (Musda) V Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Tangerang Selatan yang digelar pada Sabtu, 8 November 2025, menetapkan Hafiz Juliansyah sebagai Ketua PDPM Kota Tangerang Selatan periode 2025-2029. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme formatur yang dihasilkan dari proses musyawarah oleh 62 peserta Musda; dari jumlah tersebut terpilih 13 formatur yang kemudian bermusyawarah dan memilih Hafiz Juliansyah sebagai ketua.

Daftar 13 Formatur Terpilih

1. HAFIZ JULIANSYAH

2. BOBBY RIVALDI

3. SALMAN FARIS SANI

4. HAFIZ SHOLAHUDIN

5. IRFAN NUR AFYADI

6. MUHAMI FATHI HAQQANI

7. KHALID ASHARI

8. ESA KHOERIL FASHA

9. MUHAMMAD SYAWALI

10. AULIA RAHMAN

11. FAJAR SULISTIYO

12. ALVIN ESA

13. WIDHIASHAFIZ

Foto bersama 13 Formatur terpilih

Kegiatan pembukaan Musda V berlangsung di Kampus ITB Ahmad Dahlan dan menampilkan rangkaian acara formal serta diskusi publik bertema “Menakar Peran Pemuda dalam Membangun Karakter di Tengah Krisis Nilai”. Acara menghadirkan pejabat daerah, perwakilan PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Banten, serta sejumlah tokoh organisasi yang memberikan pandangan strategis untuk penguatan peran pemuda di tingkat daerah.

Dalam sambutan penerimaan amanahnya, Ketua terpilih Hafiz Juliansyah menyampaikan rasa terima kasih dan menyerukan spirit kebersamaan kepada seluruh cabang. “Terima kasih atas amanah yang dipercayakan. Jangan tinggalkan saya sendirian — tidak ada namanya Superman, tapi ada Super Team,” ucapnya kepada para pengurus dan seluruh Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) se-Kota Tangerang Selatan. Pernyataan ini menjadi seruan agar kepengurusan baru bekerja kolektif dan memperkuat sinergi antar-PCPM untuk menjalankan program kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Sidang formatur dan proses pemilihan dilaksanakan secara tertib sesuai tata acara; panitia mencatat Musda mencakup registrasi, sesi pleno, diskusi publik, sidang formatur, serta pembacaan dan penetapan hasil. Dokumentasi dan risalah Musda akan menjadi acuan bagi kepengurusan baru dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, termasuk penguatan kaderisasi, program pemberdayaan pemuda, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Muhammadiyah di tingkat kota.

Terpilihnya Hafiz Juliansyah diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat peran Pemuda Muhammadiyah Tangerang Selatan dalam pengembangan karakter generasi muda serta kontribusi nyata bagi masyarakat setempat. Tema Musda menegaskan fokus organisasi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang moderat, dan peningkatan kapasitas kepemudaan sebagai jawaban atas tantangan sosial kontemporer.

Musda V PDPM Kota Tangerang Selatan menutup rangkaian acara dengan harapan agar kepengurusan baru mampu membawa dinamika positif bagi pengembangan kader dan membangun sinergi kuat antara PDPM, PCPM, serta mitra strategis di tingkat kota. Selamat kepada Ketua terpilih, Hafiz Juliansyah — semoga amanah dan membawa PDPM Tangsel semakin berkontribusi bagi kemajuan pemuda dan masyarakat.

[ ا MH ]

Emil Dardak Klarifikasi: Fokus pada Penanganan Gratis Motor “Brebet”, Bukan Imbauan Gunakan Pertalite

Alif MH Media    November 06, 2025    Comment   

Emil Dardak Klarifikasi: Fokus pada Penanganan Gratis Motor “Brebet”, Bukan Imbauan Gunakan Pertalite

Unggahan Instagram Emil Dardak

Surabaya, AlifMH.info — Wakil Gubernur Emil Dardak mengeluarkan klarifikasi lewat akun Instagram-nya pada Kamis (6/11/2025) menanggapi sejumlah artikel dan unggahan media sosial yang menurutnya kurang tepat mengutip pernyataannya. Emil menegaskan bahwa fokusnya bukan menganjurkan masyarakat menggunakan jenis bahan bakar tertentu—melainkan memastikan warga yang mengalami gangguan mesin setelah pengisian BBM mendapatkan penanganan gratis.

“Saya lihat muncul beberapa artikel berita dan postingan medsos yang kurang tepat mengutip fokus saya. Saya tidak fokus pada menyarankan warga menggunakan suatu jenis BBM, karena saya lebih fokus kepada memastikan warga yang mengalami gangguan mesin pasca isi BBM mendapat penanganan gratis,” tulis Emil dalam keterangan yang dikirimkan melalui fitur unggahan Instagram.

Dalam klarifikasinya, Emil juga menjelaskan langkah-langkah yang pernah disampaikan Pemprov kepada Pertamina berdasarkan keluhan warga. Salah satu saran yang dimaksud adalah agar Pertamina menerima pengaduan langsung di bengkel rekanan — sehingga proses penanganan bisa dipercepat tanpa harus melalui pengaduan ke posko terpusat. Ide ini, menurut Emil, pada dasarnya memindahkan fungsi posko langsung ke bengkel-bengkel yang ditunjuk Pertamina.

Emil menambahkan bahwa soal kualitas dan kondisi BBM merupakan hal yang terus dipantau, dan koordinasi dengan Pertamina akan berlanjut untuk memastikan keandalan pasokan BBM ke depan. “Soal kualitas dan kondisi BBM, tentu kita terus berkoordinasi memantau bagaimana Pertamina memastikan kehandalan suplai BBM kedepannya,” ujarnya.

Penjelasan Emil muncul setelah beberapa pemberitaan dan unggahan yang memuat judul-judul yang menyimpulkan bahwa Wagub mengimbau warga untuk tetap memakai Pertalite. Dalam praktik jurnalistik, perbedaan antara fokus kebijakan dan penyaratan terhadap produk tertentu kerap menimbulkan interpretasi berbeda; Emil menilai pemberitaan kali ini menyederhanakan atau mengubah konteks pernyataannya.

Istilah “motor brebet” yang disebut warga merujuk pada kondisi mesin sepeda motor yang tersendat atau tidak bekerja halus setelah pengisian bahan bakar—keluhan yang beberapa waktu belakangan dilaporkan oleh sejumlah pemilik kendaraan. Menurut penjelasan Emil, tujuan kebijakan penanganan ini adalah memberikan solusi cepat dan gratis bagi warga terdampak sehingga masalah kendaraan dapat diatasi segera tanpa beban biaya.

Pemprov, kata Emil, akan terus memonitor laporan dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina serta jaringan bengkel rekanan untuk mekanisme pelaporan dan penanganan yang lebih efisien. Ia juga meminta media dan pengguna media sosial untuk berhati-hati dalam merujuk kutipan agar tidak menimbulkan kebingungan publik.

[ ا MH ]

KMPS ITB: Wadah Kolaborasi dan Advokasi Mahasiswa Pascasarjana ITB

Alif MH Media    October 29, 2025    Comment   

KMPS ITB: Wadah Kolaborasi dan Advokasi Mahasiswa Pascasarjana ITB

Bandung, AlifMH.info — Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi Bandung (KMPS ITB) secara resmi hadir sebagai organisasi yang menjadi ruang aspirasi, penguatan jejaring, dan wadah kolaborasi bagi mahasiswa pascasarjana di lingkungan ITB. Pembentukan KMPS ITB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB Nomor 0343/IT1.B04.1/SK-DA/2024. 

KMPS ITB dibentuk dengan tujuan utama menampung dan memperjuangkan kepentingan akademik maupun non-akademik mahasiswa pascasarjana, mendorong pertukaran pengetahuan antarprogram studi, serta membangun jaringan profesional yang mendukung pengembangan karier dan riset. Dalam paparan resmi disebutkan organisasi ini juga berperan sebagai suara mahasiswa pascasarjana ITB baik di tingkat internal maupun eksternal. 

Program kerja awal KMPS ITB dirancang untuk menguatkan ikatan kekeluargaan sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pihak industri dan komunitas. Beberapa agenda yang tercantum dalam rencana program antara lain: Sarasehan Pascasarjana — agenda penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru; Industrial Visit dan Company Visit untuk memperkenalkan praktik industri; serta Olimpiade Pascasarjana sebagai ajang silaturahmi dan kegiatan olahraga multi-cabang. 

Susunan pengurus KMPS ITB telah diumumkan dan memuat perwakilan dari berbagai departemen internal dan eksternal. Dalam struktur kepengurusan tercantum: Ketua Fry Voni Steky, Sekretaris Jenderal Targhib Ibrahim, dan Sekretaris Triana Manalu, serta Bendahara I Syarifah Nur Azura. Selain itu, organisasi ini membawahi sejumlah himpunan pascasarjana dan komunitas multidisiplin di ITB, sebagai upaya memperluas representasi lintas program studi. Pembina organisasi, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., yang berperan memberi arahan akademis dan strategis bagi kegiatan KMPS ITB. 

Fry Voni Steky selaku Ketua Umum KMPS ITB memberikan pendapat singkat mengenai langkah awal organisasi: “KMPS ITB hadir bukan sekadar sebagai forum administratif, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang nyata — tempat mahasiswa pascasarjana saling berbagi pengalaman riset, membangun jejaring profesional, dan memperjuangkan kebutuhan akademik secara kolektif. Kami berkomitmen menjadikan KMPS sebagai jembatan antara dunia akademik dan industri, serta wadah yang inklusif bagi semua program studi.” Pernyataan tersebut disampaikan pada bahan pengenal resmi organisasi.

KMPS ITB menekankan keterbukaan partisipasi. Mahasiswa pascasarjana yang ingin terlibat dapat mengakses informasi dan kanal komunikasi resmi organisasi melalui website www.kmpascaitb.org akun Instagram @kmpasca.itb, kanal lain, atau alamat email resmi kmps@itb.ac.id. Informasi ringkas mengenai kegiatan, program, dan cara bergabung juga disediakan dalam bahan pengenal organisasi.

Dengan lahirnya KMPS ITB, diharapkan tercipta ruang yang lebih terkoordinasi untuk memperjuangkan kebutuhan akademik, memperkuat jejaring profesional, serta memfasilitasi kolaborasi riset dan kegiatan sosial antar mahasiswa pascasarjana ITB. Organisasi ini diposisikan tidak hanya sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga sebagai penggerak program yang memberi nilai tambah bagi pengembangan kompetensi anggotanya.

[ ا MH ]

DPP Mahasantri Indonesia dan MPR RI Gelar Ngaji Kebangsaan: Perkuat Peran Santri untuk NKRI

Alif MH Media    October 22, 2025    Comment   

DPP Mahasantri Indonesia dan MPR RI Gelar Ngaji Kebangsaan: Perkuat Peran Santri untuk NKRI

 

Jakarta, AlifMH.info — Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Mahasantri Indonesia bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Melanjutkan Peran Santri dalam Mengembangkan Dakwah yang Rahmatan Lil ‘Alamin untuk NKRI Jaya Raya.”

Acara yang dikemas dalam bentuk Ngaji Kebangsaan dan Doa Bersama untuk Indonesia ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa Jakarta, para santri, perwakilan DPP Mahasantri Indonesia, Pemuda Pancasila, Ikatan Santri Alumni Salafiyah (ISAS), dan Banser.

Kegiatan berlangsung pada Rabu, 22 Oktober 2025, di Pondok Pesantren Al Mawaddah, yang diasuh oleh KH. Abdullah Hasani dan KH. Abdillah Hasani.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Mahasantri Indonesia, Moh. Khairi, S.E., M.Ap, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para santri untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. “Santri harus menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.

Adapun kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pelaksana Abidin Tatroman, dan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, antara lain:

• Dr. KH. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI),

• KH. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D. (Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI), dan

• Tino Rahardian, S.AP., M.AP. (Akademisi).

Dalam paparannya, Dr. KH. Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya empat pilar kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. “Santri dan mahasiswa adalah penjaga moral bangsa yang harus terus mengamalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Sementara itu, KH. Adib Abdushomad menambahkan bahwa moderasi beragama menjadi kunci dalam memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan kemajuan bangsa Indonesia, sebagai wujud komitmen santri dan mahasiswa dalam menjaga persatuan serta memajukan NKRI.

[ ا MH ]

Gunta Akhiri Hadir di IMROS 2025: Bahas Masa Depan Industri MRO dan Keamanan Penerbangan

Alif MH Media    October 15, 2025    Comment   

Gunta Akhiri Hadir di IMROS 2025: Bahas Masa Depan Industri MRO dan Keamanan Penerbangan

Jakarta, AlifMH.info — Industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Indonesia bersiap menuju babak baru melalui penyelenggaraan Indonesia MRO Summits (IMROS) 2025, sebuah forum bergengsi yang menjadi katalis kebangkitan dan revitalisasi sektor MRO nasional. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 14–15 Oktober 2025 di Jakarta, menghadirkan jajaran pemimpin industri, regulator, operator maskapai, OEM (Original Equipment Manufacturer), dan penyedia solusi teknologi dari dalam dan luar negeri.

Dengan mengusung tema “Revitalizing the Future of Indonesia’s MRO Industry”, IMROS 2025 menjadi ajang strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam membahas tren terkini, tantangan, serta inovasi di dunia perawatan dan perbaikan pesawat udara. Forum ini menyoroti empat isu utama yang tengah membentuk arah masa depan industri: kemajuan teknologi, perkembangan regulasi, inisiatif keberlanjutan, serta transformasi tenaga kerja.

Indonesia diproyeksikan menjadi pasar perjalanan udara terbesar keenam di dunia pada tahun 2034. Melalui IMROS 2025, peluang besar ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem MRO nasional agar mampu menjadi pusat perawatan pesawat terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi regional hub bagi industri MRO. Melalui IMROS 2025, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi bagi seluruh pelaku industri untuk memperkuat kapabilitas domestik dan memperluas jejaring global,” demikian pernyataan panitia penyelenggara melalui situs resmi www.imros2025.com.

Salah satu sesi yang paling dinantikan adalah “Distinguished Speaker Spotlight”, yang menghadirkan Bapak Gunta Akhiri, President Director PT Aering, sekaligus pakar Flight Data Monitoring Programme (FDM-P) mencakup FOQA, FDA, MOQA, serta analisis FDR/CVR/QAR. Dengan pengalaman mendalam dalam pemantauan data penerbangan dan keselamatan operasional, beliau berbagi pandangan strategis tentang penguatan kemampuan domestik dan pembangunan ekosistem MRO yang berkelanjutan di Indonesia.

Kehadiran Gunta Akhiri di IMROS 2025 menjadi salah satu sorotan utama, karena kontribusinya dianggap mampu membuka wawasan baru bagi pengembangan teknologi, efisiensi operasional, serta penerapan standar keselamatan dan kualitas internasional dalam industri perawatan pesawat nasional.

IMROS 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang berbagi wawasan, tetapi juga wadah untuk membangun kemitraan strategis, memperkuat inovasi industri, serta menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap menghadapi transformasi digital dalam sektor MRO.

Dengan semangat kolaborasi dan visi besar menuju kemandirian industri penerbangan, Indonesia MRO Summits 2025 siap menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan industri MRO yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

[ ا MH ]

DPP Mahasantri Indonesia: Meminta KPI Sanksi Tegas Trans7 dan Cabut Ijin Penyiaran di Indonesia

Alif MH Media    October 14, 2025    Comment   

DPP Mahasantri Indonesia: Meminta KPI Sanksi Tegas Trans7 dan Cabut Ijin Penyiaran di Indonesia

Ketua Umum DPP Mahasantri Indonesia; Moh. Khairi

Jakarta, AlifMH.info — Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP Mahasantri Indonesia) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tayangan di salah satu program Trans7 yang dinilai memojokkan budaya santri dan kehidupan pesantren. Tayangan tersebut tidak hanya mencederai marwah lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat santri. Selaku Ketua Umum Moh. Khairi menilai bahwa, media seharusnya menjadi sarana edukatif dan perekat sosial antar anak bangsa

“media sejatinya menjadi ruang pendidikan bukan justru menyebarkan stigma negatif terhadap kalangan santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Pesantren telah terbukti sebagai lembaga yang mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air.” Tegas Khairi alumni Darul Ulum Banyuanyar Madura ini.

Atas dasar itu, DPP Mahasantri Indonesia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap Trans7, agar peristiwa serupa tidak terulang

“Evaluasi ini penting untuk menjaga marwah lembaga penyiaran agar tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran, kebangsaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya.” Ungkap Khairi

Pun, Khairi menambahkan bahwa dirinya pernah mengenyam pendidikan di pesantren menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap tayangan trans7 yang dinilai melanggar kode etik jurnalistik 

“Kami ini santri, bukan bahan lelucon. Jika Trans7 ingin hiburan, datanglah ke pesantren—kami punya banyak kisah inspiratif, bukan fitnah yang lucunya pahit. Media besar seharusnya punya hati besar untuk menghargai perjuangan.” Tambah Ketum Pusat Mahasantri 

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Mahasantri Indonesia Muzakki, mereka akan melakukan demonstrasi guna mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap Trans7. Langkah ini penting agar lembaga penyiaran lebih berhati-hati, profesional, dan menghormati nilai-nilai kebudayaan serta keberagaman masyarakat Indonesia.

“Kami tidak menolak kritik, tetapi kami menolak penghinaan terhadap simbol dan budaya pesantren. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni, bukan menodainya. Kami meminta KPI bertindak cepat untuk segera mengevaluasi dan menonaktifkan Trans7 dalam penyiaran di Indonesia. Ini sudah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa terutama di kalangan santri dan alumni.” Tegas Zaki alumni Ponpes Tebuireng Jawa Timur

DPP Mahasantri Indonesia akan terus mengawal kasus ini dan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dunia penyiaran Indonesia semakin bermartabat, beretika, dan berkeadilan. Selasa, 14/10/ 2025.

[ ا MH ]