Alif MH - Info

Saturday, January 30, 2021

Ketua dan Pengurus Pusat 'Media Independen Online' (MIO) Indonesia Resmi Dilantik

Ketua dan Pengurus Pusat 'Media Independen Online' (MIO) Indonesia Resmi Dilantik
Pengurus Pusat MIO Indonesia


Jakarta, AlifMH.info - Ketua dan jajaran pengurus pusat (PP) Media Independen Online (MIO) Indonesia resmi dilantik. Pelantikan pengurus pusat MIO- INDONESIA berlangsung khidmat, di Hotel Western Plus Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021.


Pelantikan pengurus masa bhakti periode 2020 - 2024 yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara umum sampai Kepala Bidang.


"Semua pengurus pusat dilantik hari ini, baik yang hadir di kantor KONI Pusat maupun secara daring zoom meating."


Dalam sambutannya Ikin Roki’in, MM, Wakil Bendahara Umum MIO- INDONESIA menyampaikan bahwa rapat pleno dan pendiri organisasi ini telah dilaksanakan dalam rangka pembentukan pengurus pusat.


Ketua dan Pengurus Pusat 'Media Independen Online' (MIO) Indonesia Resmi Dilantik
Pelantikan Ketua dan Pengurus Pusat MIO Indonesia 


Sebelumnya  telah mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dikuatkan melalui rapat ini dengan mengeluarkan surat keputusan.


Bahwa demi mewujudkan keinginan cita-cita tujuan bersama untuk membentuk sebuah Organisasi Media Online dengan Misi dan Intel Partner menumbuh kembangkan,  menggerakan Ekonomi Kreatif dan semangat Gotong Royong.


Sebagai budaya bangsa dipandang perlu adanya landasan konstitusional mengenai aturan-aturan dasar dan memuatnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


Sehingga demi mewujudkan keinginan cita-cita dan perjuangan bersama untuk membangun sebuah Organisasi Pers, perlu menerbitkan Surat Keputusan dan Pengesahan tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Media Independen Online Indonesia sebagai pelaksana organisasi, jelas Ikin yang juga sebagai salah satu pendiri. 


Mudah-mudahan MIO INDONESIA dapat menjadi wadah para pemilik perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut dapat mensejahterakan para wartawannya dimana tempat mereka bekerja pugkas Ikin saat diwawancarai setelah membacakan SK kepengurusan DPP MIO INDONESIA.


ا MF ] 

Sekolah Perempuan Desa Pandanwangi Didik Perempuan Berfikir Kritis

Sekolah Perempuan Desa Pandanwangi Didik Perempuan Berfikir Kritis
Dinas P3AP2KB Provinsi NTB dan Komunitas Sekolah Perempuan di Desa Pandanwangi

Lombok Timur, AlifMH.info - Kamis, 28 Januari 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berusaha meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu berfikir kritis dan mempunyai kreatifitas agar mampu berperan  dalam pembangunan.

 

Dinas P3AP2KB Provinsi NTB melakukan pembinaan pada komunitas sekolah perempuan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Hj. Erni Suryani, S.Sos., MM. yang memimpin rombongan memompa semangat para perempuan di Desa Pandanwangi.

 

“Perempuan desa harus memiliki daya fikir yang kritis,  sehingga berani mengekspresikan ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas hidup, mampu mendidik anaknya dan pada akhirnya Rumah Tangga mereka sejahtera,”ujar Bunda  Erni.

 

“Melalui sekolah perempuan  mereka dibuka wawasannya agar mampu mencari solusi dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya,”ujar Bunda Erni berapi-api.

 

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Timur Ibrahim merasa gembira karena masyarakat Desa Pandanwangi sangat antusias dalam mengikuti pembinaan dari Provinsi.

 

“Saya mengapresiasi kepedulian semua pihak yang telah mendukung berdirinya sekolah perempuan di Desa Pandanwangi, mengingat desa ini menghadapi permasalahannya yang cukup komplek karena banyak para suami menjadi pekerja migran untuk mencari nafkah,”ungkap Ibrahim.

 

“Pembekalan yang diberikan oleh Dinas terkait dengan perlindungan perempuan dan anak sangat membantu pemahaman mereka akan hak-haknya agar tidak mendapatkan kekerasan,”pungkasnya.

 

ا MF ]

Friday, January 29, 2021

Menkeu Sri Mulyani akan Memungut PPN dan PPh untuk Penjualan Pulsa Prabayar, Kartu Perdana, Token, dan Voucher

Menkeu Sri Mulyani akan Memungut PPN dan PPh untuk Penjualan Pulsa Prabayar, Kartu Perdana, Token, dan Voucher
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
 

Jakarta, AlifMH.info - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa prabayar, kartu perdana, token, dan voucher mulai 1 Februari 2021.

 

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021, yang diteken Sri Mulyani 22 Januari 2022.

 

Dalam beleid tersebut ditulis, kegiatan pemungutan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucher perlu mendapat kepastian hukum, menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan oleh penyelenggara distribusi pulsa.

 

“Perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher,” seperti dikutip dari aturan tersebut, Jum’at (29/1/2021)

 

Adapun pulsa tersebut meliputi pulsa prabayar, kartu perdana, voucher fisik dan elektronik. Sementara token dimaksud adalah token listrik.

 

Untuk voucher meliputi voucher belanja (gift voucher), voucher aplikasi atau konten daring, termasuk voucher permainan daring (online game).

 

Dalam Pasal 4 disebutkan, PPN akan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tersebut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan/atau pelanggan telekomunikasi.

 

Selanjutnya, PPN juga akan dikenakan oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dan/atau pelanggan telekomunikasi

 

Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung; dan Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya.

 

PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak.

 

Sementara untuk pemungutan PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya; atau Harga Jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.

 

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021,”

 

ا MF ]

Ketua DPD RI Siap Dukung Pemulihan Pariwisata Maluku

Ketua DPD RI Siap Dukung Pemulihan Pariwisata Maluku
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti


Ambon, AlifMH.info - Provinsi Maluku memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Baik Kekayaan alam maupun budaya. Dan ini menjadi kekuatan wisata Maluku. Kekayaan ini juga yang membuat Maluku sering disebut zamrud khatulistiwa yang berada di wilayah Timur Indonesia. Sayangnya, wisata Maluku turut terganggu dengan pandemi Covid-19.

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan siap membantu pemulihan pariwisata Maluku. Kesiapan disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema 'Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata dan Dukungan Infrastruktur di Provinsi Maluku', Jumat (29/1/2021).

 

"Provinsi Maluku mendapatkan sebutan sebagai zamrud khatulistiwa yang berada di wilayah Timur Indonesia. Hal itu bukan tanpa dasar. Maluku dikenal sangat kaya akan potensi wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan," katanya.

 

LaNyalla bahkan memuji potensi pariwisata Maluku. Menurutnya, keindahan alam yang dimiliki Maluku sangat luar biasa.

 

"Baik keindahan lautnya, bawah lautnya, gunungnya, sangat lengkap. Belum lagi budayanya, karakter masyarakatnya yang ramah, terkenal dengan kearifan lokalnya dengan sifat kebersamaan, termasuk juga kedaerahan dan persaudaraan yang kita kenal dengan slogan Basudara. Semuanya bagus. Tinggal sekarang bagaimana infrastuktur dibangun, dan bagaimana mempromosikan serta menjalankan itu," katanya.

 

Senator asal Jawa Timur menyatakan DPD akan terus mendukung dan turut memperjuangkan upaya pemulihan Sektor Pariwisata dan mendorong peningkatan dukungan infrastruktur  di Provinsi Maluku.

 

"Kami juga akan mendorong Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberikan perhatian kepada para pekerja Pariwisata, Pelaku Usaha Bidang Pariwisata, Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dengan memberikan stimulus-stimulus," katanya.

 

Menurut LaNyalla, stimulus yang diberikan bisa berupa keringanan pembayaran retribusi daerah dan suntikan modal kepada UKM-UKM dan Komunitas Ekonomi Kreatif.

 

LaNyalla menilai hal ini harus dilakukan, karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpuruk dan nyaris tumbang karena pandemi Covid 19.

 

"Bahkan menurut riset dari World Tourism Organization, terdapat 80 persen UKM dan ribuan mata pencaharian di sektor pariwisata yang terkena imbas negatif Covid-19. Padahal, sektor Pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Provinsi ini di tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

 

Alumni Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, pemerintah pun telah melakukan beberapa program dan kebijakan untuk menstimulus sektor pariwisata.

 

Dari pemberlakuan new normal, stimulus dana usaha pariwisata dan pembangunan infrastruktur, pemberian ijin pembukaan usaha kuliner dan perhotelan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

 

"Saya juga memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku yang berusaha keras menerapkan CHS, yakni Cleanness, Hygiene dan Safety di destinasi pariwisata. Semata agar sektor ini tetap bergerak di tengah pandemi," ujarnya.

 

LaNyalla menegaskan, semangat untuk membantu pemulihan sektor pariwisata Maluku ini sejalan dengan slogan DPD RI.

 

"Kami, para senator, bertekad untuk mengawal, menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dan daerah di 34 Provinsi seperti slogan kami 'dari Daerah untuk Indonesia'. Kami bekerja untuk kepentingan daerah, untuk itu kami bertekad untuk membawa permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah," jelasnya.

 

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur mengatakan, DPD juga  terus melakukan pengawasan atas penerapan undang-undang, termasuk program yang telah dicanangkan Pemerintah, seperti pembangunan, pariwisata, infrastruktur di Provinsi Maluku.

 

"Kami juga mendengar dan menyuarakan masukan dari stakeholder daerah, termasuk dari pusat penelitian laut dalam milik LIPI di Ambon, yang meminta agar dilakukan rehabilitasi atas reklamasi di teluk Ambon yang sebabkan kerusakan lingkungan," katanya.

 

ا MF ]

Gugatan KLHK Dikabulkan, PT RAJ Dihukum Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Rp.137,6 Milyar

Gugatan KLHK Dikabulkan, PT RAJ Dihukum Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Rp.137,6 Milyar
Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KLHK vs PT RAJ


Jakarta, AlifMH.info - Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan KLHK dan menghukum PT Rambang Agro Jaya (RAJ) membayar ganti rugi kerusakan lingkungan Rp.77.568.330.900 dan biaya pemulihan lingkungan Rp.60 Miliar, jumlah total Rp 137,6 miliar (27/1).

 

PT RAJ dianggap bertanggungjawab atas kebakaran lahan seluas 500 ha di area konsesinya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Putusan ini lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp 199,6 miliar.

 

“Gugatan KLHK sudah tepat dan semakin menunjukkan keseriusan KLHK dalam menindak pembakar hutan dan lahan, walaupun nilai putusan lebih rendah dari nilai tuntutan KLHK” kata Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum, KLHK, di Jakarta, (27/1).

 

Putusan ini menambah deret panjang keberhasilan KLHK dalam menindak penyebab kebakaran hutan dan lahan.

 

“KLHK telah menggugat 29 perusahaan terkait perkara pencemaran dan perusakan lingkungan. Total pembayaran Kerugian lingkungan yang telah disetorkan ke kas Negara sebesar Rp.128 Milyar. Sedangkan ganti rugi lingkungan lain yang terus kami lakukan eksekusinya mencapai Rp.19 Trilyun”, kata Jasmin Ragil Utomo mengungkapkan. Kami tidak akan berhenti, tegas Jasmin Ragil.

 

Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menguatkan pembuktian. “Majelis Hakim telah menetapkan keadilan lingkungan “in dubio pro natura”. Kami sangat menghargai putusan ini. Pihak PT RAJ harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan di lokasi mereka,” kata Rasio Sani.

 

Karhutla merupakan kejahatan yang serius karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Tidak ada pilihan lain agar jera pihak yang bertanggung jawab harus kita tindak sekeras-kerasnya.

 

“Kami akan gunakan semua instrumen hukum agar pelaku karhutla ini jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara dan pembubaran perusahaan,” kata Rasio Sani menegaskan.

Sidang putusan PT. RAJ pada tanggal  27 Januari 2021 dipimpin Hakim Agung Suhendro, SH., MH – sebagai Ketua Majelis Hakim, bersama Hakim Anggota Acice Sendong, SH., MH dan Hakim Anggota Dulhusin, SH., MH.

 

“Saya mengingatkan kembali, kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kejahatan terkait dengan karhutla. Indonesia harus bebas asap. Kita harus melindungi masyarakat dari bencana asap dan bencana ekologis lainnya. Sudah sepantasnya pelaku kejahatan sumber daya alam dihukum seberat-beratnya, biar jera,” kata Rasio Sani menegaskan.

 

ا MF ]

Jalani Cemotherapy Tumor Ganas, Ardiansyah (Midu) Butuh Bantuan Kita Semua

Jalani Cemotherapy Tumor Ganas, Ardiansyah (Midu) Butuh Bantuan Kita Semua
Ardiansyah (Midu)


Kab. Bima, AlifMH.info - Ardiansyah disapa Midu putra Bapak Suharman dan Ibu Asiyah yang menghadapi penyakit Tumor Ganas bagian kanan  dadah  sangat dikhawatirkan, Ardiansyah saat ini berusia 21 tahun, berasal dari Dusun Doroluwu, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.


Berdasarkan keterangan Bapak Suharman Ayah dari Ardiansya (Jum'at, 29/1/2021) menyampaikan, terimakasih dan bersyukur atas partisipasi Pemdes, BPD, IMPM Dan Karang Taruna serta seluruh elemen masyarakat Madawau melakukan Aksi Galang Dana  ditengah-tengah masyarakat, baik kepada para pengguna jalan, Keliling Desa dan donator-donator lainnya, meminta bantuan dan pastisipasi Bapak/Ibu/Saudara/(i) sekalian sangat berharga bagi keluarga kami yang sedang mengalami cobaan ini, yaitu penyakit tumor ganas yang dihadapi anak kami." Ungkapan Pak Suharman dengan nada sedih.


Jalani Cemotherapy Tumor Ganas, Ardiansyah (Midu) Butuh Bantuan Kita Semua
Suharman (Ayah Ardiansyah / Midu)


"Lanjutan Bapak Suharman, Solidaritas Aksi kemanusiaan ini, mengurangi beban yang dipikul oleh keluarga Ardiansyah terutama kami sebagai orang tuanya, mengingat ekonomi tidak mendukung." Tuturnya sambilan tetes air mata. 


"Ia, Saat ini Ardiansyah berada di Rumah Sakit Kota Mataram dalam perawatan Cemotherapy. Semoga diberikan umur panjang oleh Allah Swt dan diangkat penyakit yang dialaminya. Kami berharap Do'a dan ulur tangan segenap masyarakat dan Pemerintah dari berbagai unsur. Amin ya rabbal'alamin." Tandanya dengan sedih.


"Untuk mempermudah dari semua unsur yang menyisipkan rezekinya bisa hubungi melalui Via Telepon/Watsapp: 085337054236 A.n Suharman dan 085238265156 A.n Syuryadin dan Donasinya lewat No.Rekening: 0272-01-051491-50-6 A.n Syuryadin, Bank BRI Alamat: Desa Madawau. Terimakasih banyak atas Do'a dan bantuannya." Tutupnya.


ا MF ]

Kementerian ATR/BPN Siap Dorong Pengakuan Tanah Adat di Papua

Kementerian ATR/BPN Siap Dorong Pengakuan Tanah Adat di Papua
Kementerian ATR/BPN Siap Dorong Pengakuan Tanah Adat di Papua


Wamena, AlifMH.info - Masyarakat adat dan tanah adat di Papua masih begitu kuat. Hal ini menjadi keunikan dan tantangan dalam hal pengurusan tanah di Indonesia yang terkait dengan proses pemetaan, pengukuran, pendaftaran dan sertipikasi tanah. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) begitu serius dalam memastikan wilayah-wilayah adat yang ditempati masyarakat Papua.


Reforma Agraria kontekstual Papua kuncinya berkomunikasi dan bertemu dengan masyarakat adat dan yang berkenaan dengan tanah dipersepsikan adat. Hal tersebut disampaikan Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra saat menghadiri diskusi dengan perwakilan Pemerintah Daerah se-Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya di Hotel Baliem Pilamo, Kamis (28/01/2021).


Masyarakat adat Papua selama ini memerlukan pengakuan tanah adat mereka dari pemerintah agar mendapat kepastian atas tanahnya. "Ternyata di Papua Barat ada peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat yang isinya mengakui sukunya, marganya apa," ujar Surya Tjandra.


"Kita harus dorong di Papua membuat perda lalu ATR/BPN bisa masuk, dan yang perlu sekarang adalah dukungan kuat dari pemda, nanti kita tindak lanjuti di pusat," tambahnya.


Perwakilan Bappeda Kabupaten Jayawijaya, Taufik mengatakan jika akan melakukan administrasi wilayah perlu melibatkan wilayah adat. "Di Papua contohnya Jayawijaya dengan Kabupaten Yalimo, kami mempunyai wilayah administrasi berbeda tetapi kami mempunyai hubungan keluarga. Dalam struktur budaya mereka ada hubungan kekerabatan dan pasti ada hubungan pemanfaatan wilayah adat," katanya.


Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa menuturkan bahwa membahas hak ulayat merupakan suatu langkah untuk memecahkan masalah di Papua. "Kita harus selesaikan semua tanah di Papua tetapi kita selesaikan dulu wilayah tanah adatnya," tuturnya.


Yunus Yumte dari The Samdhana Institute mengatakan untuk pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak ulayat diperlukan tindak lanjut. "Di Papua Barat sudah beberapa kabupaten yang mempunyai perda yang mengatur masyarakat adat dan mengkoordinasikan fasilitasi pengelolaan wilayah adat berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun setiap wilayah adat," pungkasnya.


ا MF ]

Wali Kota Bima, HML Tinjau Potensi Kelurahan Jatibaru Timur

Wali Kota Bima, HML Tinjau Potensi Kelurahan Jatibaru Timur
HML Blusukan di Kelurahan Jatibaru Timur


Kota Bima, AlifMH.info - Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE atau akrab dikenal HML melakukan peninjauan sekaligus temu ragam dengan warga sekitar kelurahan Jatibaru Timur, Kamis (28/1/2021). Pada kesempatan itu Wali Kota Bima didampingi Camat Asakota Suryadin, SH hadir dan mengawali peninjauan dikantor Kelurahan Jatibaru Timur. 


Briefing kemudian diawali dengan laporan dari Lurah Jatibaru Timur mengenai kondisi wilayah, potensi masyarakat serta sarana dan prasarana yang ada dikelurahan Jatibaru Timur.


Dari kantor Kelurahan Jatibaru Timur, Wali Kota Bima menuju RT 11 meninjau drainase/saluran air yang ada diwilayah tersebut. Dipesankannya kepada Ketua RT setempat untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah saluran air dan sungai. 


Disalah satu rumah warga Walikota tertarik masuk dan melihat karena dipekarangan rumah tersebut dipenuhi tanaman sayur. Wali Kota Bima cukup mengapresiasi pemanfaatan pekarangan oleh salah satu warga. Dimintanya Lurah setempat untuk menjadikan rumah sebagai contoh dan menghimbau agar warga lain untuk menanam tanaman yang bermanfaat dipekarangan rumah masing-masing. 


"Manfaatkan pekarangan rumah kita untuk menanam tanaman buah dan sayur, bisa dengan pot-pot kecil, sehingga pekarangan rumah kita menjadi sejuk, nyaman dan hasilnya bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari,"ajak HML.


Usai dari RT 11, walikota menuju RT 20, dilokasi tersebut ditinjaunya beberapa rumah yang dibangun melalui dana rehab rekon secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu pula, ditinjaunya pula beberapa lokasi yang oleh RT dan masyarakat setempat akan dijadikan sumur resapan dan rencana membuat biopori dilingkungan tersebut. 


Pembuatan lubang Biopori dibuat untuk menyuburkan tanah agar mempermudah proses penyerapan air, apalagi dikota Bima sudah memasuki musim penghujan. Air hujan nantinya akan terserap masuk ke lubang biopori yang akan aktif bila diisi dengan sampah organik agar memancing mikroorganisme dan cacing tanah ke lubang. mikroorganisme kemudian akan membusukan sampah organik dan mengubahnya menjadi tanah yang subur. Diharapkan, lubang biopori mampu menyerap air hujan dengan volume yang cukup banyak.


Kedekatan antara Wali Kota Bima dengan warga sekitar pada saat itu begitu sangat terasa, pasalnya kedatangan orang nomor satu dikota Bima tersebut sangat disambut baik oleh warga sekitar. Tak lupa warga sekitar pun juga menyampaikan beberapa aspirasi kepada Wali Kota.


Beliau sangat menyambut baik atas beberapa aspirasi yang telah disampaikan oleh warga masyarakat sekitaran Jatibaru Timur.


"Insya Allah, aspirasi dan masukan yang kami terima ini akan ditindak lanjuti secepatnya,"ujarnya.


HML mengatakan saat ini dikawasan Jatibaru Timur banyak potensi yang bisa dimaksimalkan, bahkan potensi alam yang ada jika dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi kawasan wisata dengan view pemandangan sawah, gunung dan sungai dibawahnya. Nantinya kawasan ini akan menjadi salah satu spot untuk pilihan destinasi wisata yang ada dikota Bima.


Diakhir kunjungannya, HML mengunjungi tambak budidaya ikan di Jatibaru Timur yang dilakukan oleh Pemuda di Jatibaru. Juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemuda tersebut.


"Budidaya semacam ini perlu dikembangkan, selain untuk pemberdayaan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,"tutup HML.


ا SK ]

Vaksin Sinovac Tiba di Kabupaten Bima, Dikawal Petugas Gabungan

Vaksin Sinovac Tiba di Kabupaten Bima, Dikawal Petugas Gabungan
Serah Terima Vaksin Covid-19 antara Dinkes NTB ke Dinkes Kab. Bima


Bima, AlifMH.info - Petugas gabungan dari Sat Brimob Polda NTB, Sat Lantas Polres Bima dan petugas dinas Kesehatan Provinsi NTB mengawal Pendistribusian Vaksin Sinovac dikabupaten Bima, Kamis (28/1/21) Sekitar Pukul 19.00 Wita.


Vaksin Sinovac Tersebut didistribusikan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB ke Dikes kabupaten Bima menggunakan mobil expedisi Gonta Logistic dengan nomor Polisi B 9034 CCF. 


Vaksin Sinovac Tiba di Kabupaten Bima, Dikawal Petugas Gabungan
Pengawalan Pendistribusian Vaksin Sinovac di Kabupaten Bima


Melalui Kusubag Humas polres Bima AKP Hanafi petugas gabungan mengatakan, Setibanya dikantor Dikes Kabupaten Bima Vaksin Sinovac langsung diterima oleh Rifai, M.Ap (PLT sekretaris Dikes Kab. Bima) beserta Dua orang stafnya.


"Adapun jumlah Vaksin Sinovac yang diterima oleh Dikes Kabupaten Bima sebanyak 3.720, Serta disimpan dichooldchain/lemari es dengan suhu 2 s/d 8 celcius dan dijaga oleh petugas dikes Kab Bima, Brimob dan personel Polres Bima,"terangnya. 


ا SK ]

Thursday, January 28, 2021

Ketua Bidang Perencanaan KKIP Kunjungi PT PAL Indonesia Terkait Kesiapan Program Pembangunan ALPALHANKAM Nasional

Ketua Bidang Perencanaan KKIP Kunjungi PT PAL Indonesia Terkait Kesiapan Program Pembangunan ALPALHANKAM Nasional
Laksda TNI (Purn) Darwanto dan Ibu Etty Soewardani


Surabaya, AlifMH.info - Hari ini Kamis, 28 Januari 2021 Ketua Bidang Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Laksda TNI (Purn) Darwanto beserta rombongan melakukan kunjungan ke PT PAL Indonesia (Persero). Plt Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Ibu Etty Soewardani didampingi seluruh direksi dan SEVP menerima langsung kunjungan tersebut.

 

Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan PT PAL Indonesia (Persero) dalam Program Pembangunan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (ALPALHANKAM) Nasional, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang.


Ketua Bidang Perencanaan KKIP Kunjungi PT PAL Indonesia Terkait Kesiapan Program Pembangunan ALPALHANKAM Nasional
Kunjungan KKIP ke PT PAL Indonesia


Dalam kegiatan tersebut, KKIP menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas kemampuan dan hasil pekerjaan yang telah dicapai PT PAL Indonesia (Persero). KKIP optimis akan semakin meningkatnya pemenuhan alutsista yang dapat dilaksanakan di dalam negeri.

 

Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah akan kemandirian serta kemajuan dari industri dalam negeri. Plt. Dirut Ibu Etty Soewardani mengharapkan adanya kesinambungan proyek dan kontrak jangka panjang untuk menjaga kemampuan dan kompetensi SDM sebagai intangible asset serta pemanfaatan fasilitas produksi yang menjadi investasi negara.

 

ا MF ]

PKD PC PMII Bima, Wakil Ketua I PKC: PMII Organisasi Terdepan Melawan Radikalisme

PKD PC PMII Bima, Wakil Ketua I PKC: PMII Organisasi Terdepan Melawan Radikalisme
Wakil Ketua Satu PKC PMII Bali Nusra, Muhammad Erwinsyah


Kota Bima, AlifMH.info - Wakil ketua satu pengurus Kordinator Cabang (PKC) pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra, Muhammad Erwinsyah menghadiri pembukaan pelatihan kader dasar (PKD) Se-Pulau Sumbawa yang diselenggarakan oleh PC PMII cabang Bima, (27/01/21) diaula Gedung Convention Hall Paruga Na'e Kota Bima.


Turut hadir walikota Bima, Dandim/1608 Bima, Polres Bima kota, Polres kabupaten Bima, Ketua MOI kota Bima, Ketua PC NU kota dan kabupaten Bima, ketua GP Ansor kota dan kabupaten Bima, serta seluruh badan Otonom (Banom) NU. Juga OKP Cipayung plus cabang Bima Yakni IMM, HMI dan KAMMI, kader dan Alumni PMII cabang Bima.


Dalam sambutannya, Wakil ketua satu PKC PMII Bali Nusra menyampaikan, sejak PMII lahir hingga kini masih berkomitmen Menjaga keutuhan NKRI.  Menurutnya, PMII tidak perna sedikitpun untuk berkhianat pada asas tunggal Pancasila. Jika dulu Kader-kader PMII banyak yang tersebar dikampus-kampus agama, tetapi PMII saat ini sudah menyebar diberbagai kampus umum.


"PMII terus menarik Sempatisan generasi Melinial untuk berproses. Sehingga pemuda yang lahir dari PMII akan menjadi kader yang memiliki skill, kreatif dan inovatif untuk membangun daerahnya masing-masing,"pungkasnya.


Dijelaskan pula PMII sudah menjadi organisasi nasional yang Terdepan melawan radikalisme dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila." kalau saya kutip kata ketua umum PB PMII sahabat Agus Mulyono Herlambang. Jangankan untuk tahun 2020, Sampai yamul kiamatpun Indonesian tidak akan pernah bubar semasi PMII terus ada dibumi Nusantara,"imbuhnya.


Ketua PC PMII Bima, Mu'amar Silfah menyampaikan bahwa PKD Ke-IX yang diselenggarakan oleh PMII Bima ini untuk menyiapkan Kader-kader yang berdaya saing nasional. Karena lewat kaderisasi formal Jenjang kedua ini Kader-kader akan dididik menjadi kader mujahid, kader yang siap membela agama, bangsa dan negara.


"Kepada pemerintah daerah dan TNI-POLRI, inilah wajah Kader-kader PMII yang akan menjadi mitra dalam melawan Radikalisme,"terangnya.


Sementara Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dalam kesempatannya sekaligus membuka acara dengan resmi, menyampaikan bahwa PKD merupakan satu Ful up usai kader PMII mengikuti masa penerimaan anggota baru (MAPABA), yang tentu dalam materi-materi PKD akan membahas nilai keislaman Ahlul Sunnah Wal'jamaah (Aswaja) dan nilai-nilai keindonesiaan. 


Dengan paham keislaman dan ke-indonesiaan tersebut, Kader-kader PMII Kedepannya akan menjadi mitra strategis Pemerintah dalam membangun daerah. "Selamat mengikuti PKD Se-Pulau Sumbawa bagi semua peserta, Muda-mudahan akan menjadi kader yang berguna untuk bangsa dan negara,"harap Walikota.


ا SK ]

Hadiri Pelatihan Kader PC PMII, Wali Kota Bima: "Jadilah Kader yang Memiliki Pemikiran Luas dan Pemahaman yang Memiliki Dasar"

Hadiri Pelatihan Kader PC PMII, Wali Kota Bima: "Jadilah Kader yang Memiliki Pemikiran Luas dan Pemahaman yang Memiliki Dasar"
H. Muhammad Lutfi, SE, Wali Kota Bima
 

Bima, AlifMH.info - Rabu 27 Januari 2021, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri sekaligus membuka kegiatan Pelatihan Kader Dasar se-Pulau Sumbawa yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Indonesia Islam (PC PMII) masa khidmat 2019-2020, di Paruga Nae Convention Hall.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bima Kota dan Kabupaten Bima, Dandim 1608/Bima, Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bima, Ketua NU Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, GP Ansor Kota Bima dan Kabupaten Bima, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) antara lain HMI, IMM dan KAMMI, serta senior dan alumni PMII Bima.

 

Acara diawali dengan sambutan Ketua Umum PMII Bima yang dengan penuh semangat beliau mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ditegaskannya bahwa kader-kader PMII sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan-gerakan radikal manapun. Diharapkannya kepada para calon agar menjadi kader yang memiliki mental yang kuat, tegas dan berjiwa pemimpin. Dengan mental yang kuat, segala macam kendala seperti paradigma tentang letak daerah yang terpencil, mampu di atasi.

 

"PMII adalah organisasi nasional, sekalipun di cabang Bima, tetapi mental kami adalah mental nasional," ujar Ketua Umum PMII Bima.

 

Sementara itu, Wakil Ketua I PKC PMII Bali Nusra, Muhammad Erwinsyah dalam pesannya menegaskan akan keutuhan NKRI yang tak boleh tercoreng dari jiwa para pegiat organisasi PMII. "PMII harus senantiasa berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. PMII tidak pernah sedikitpun berpikir untuk berkhianat terhadap Pancasila", tegasnya.

 

Senada dengan arahan Ketua Mabincap PMII Bima Rafiin M Rum juga mengapresiasi PMII Kota Bima yang telah bersusah payah mengupayakan kegiatan tersebut. Baginya, kaderisasi yang dilakukan hari ini bukanlah hal yang mudah, apalagi mencakup seluruh Pulau Sumbawa. Hal ini membutuhkan energi, pemikiran serta fokus kita untuk menggembleng peserta sehingga bisa menjadi kader mujahid sesungguhnya sesuai keinginan PMII.


Hadiri Pelatihan Kader PC PMII, Wali Kota Bima: "Jadilah Kader yang Memiliki Pemikiran Luas dan Pemahaman yang Memiliki Dasar"
Pelatihan Kader PC PMII Bima


Dalam sambutan saat membuka acara pelatihan tersebut, Wali Kota Bima mengharapkan kader-kader PMII mampu menjaga nama baik NKRI. Baginya, menjadi seorang kader, haruslah memiliki pemikiran yang luas dan dinamis, saling membahu, serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

 

"Kader yang mampu merawat organisasi sehingga akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dengan pemikiran yang memiliki dasar, yang mana maksudnya adalah berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah", jelas Wali Kota.

 

Adapun kegiatan pelatihan kader PC PMII ini  dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara ketat, yang diantranya mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer, memakai masker serta menjaga jarak.

 

ا MF ]

Inspiration

Figure

Techno