Sutrianto DPRD Tojo Una-Una Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BSPS Togean

Alif MH Media    July 25, 2025    Comment   

Sutrianto DPRD Tojo Una-Una Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BSPS Togean

 

Sutrianto Sekretaris Komisi 3 DPRD Kab Tojo Una Una Sulteng

Tojo Una-una, AlifMH.info — Sekretaris Komisi III sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Fraksi Golongan Karya Kabupaten Tojo Una-una dan juga Pengurus Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tengah.

Sutrianto menyoroti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kabupaten Tojo Una-una di kepulauan Togean.

Terkait bantuan tersebut Sutrianto berpendapat ada dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sampai saat ini upah tukang belum terbayarkan 100%.

Sutrianto menyebut ada temuan penyalahgunaan terkait bantuan rumah tersebut, nota yg di berikan dari tokopun tidak tertulis rincian anggaran biaya permbelanjaan dan jumlah bahan yang sudah di rinci tidak sesuai yang di terima oleh penerima bantuan.

"Dengan laporan Masyarakat kepada saya bahwa masi ada beberapa item pekerjaan Rumah yang sampai saat ini tidak terbayarkan, dan dana sudah sebagian diserahkan kepada pendamping, yah masi sekitar 13 atau 14 Rumah yg belum ada pelunasan pembayaran upah tukang di Desa Lebiti Kecamatan Togean. Kata Sutrianto (Ampana 23 Juli 2025).

Sutrianto menegaskan dirinya menyerahkan permasalahan ini melalui Dinas terkait, akan tetapi jika tidak ada realisasi maka di tempuh ke jalur hukum saja. "Saya juga sebagai warga kepulauan dan juga sebagai anggota DPRD berharap agar bantuan dari pemerintah pusat harus di salurkan sesuai aturan perdang-undangan yg berlaku.

"Bantuan BSPS tahun 2025 akan turun, harapan saya Dinas terkait harus lebih matang lagi menugaskan pendamping yang ahli.

Tujuan pemerintah memberikan bantuan BSPS adalah untuk pengentasan kemiskinan. Kasus seperti ini sangat mengecewakan,” tegas anggot Badan Anggaran DPRD.

[ ا MH ]

Hermeneutika Hukum Menjadi Tantangan Terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Pasal 22 E UUD 1945

Alif MH Media    July 16, 2025    Comment   

Hermeneutika Hukum Menjadi Tantangan Terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Pasal 22 E UUD 1945

 

Fredi Moses Ulemlem

Jakarta, AlifMH.info — Hermeneutika hukum atau penafsiran teks hukum terhadap putusan MK Nomor 135/PUU-XXII / 2024 menjadi tantangan bagi semua pihak lebih khusus bagi penyelenggara baik  KPU maupun Bawaslu mulai dari pusat sampai ke kabupaten kota dan provinsi. Karena teks hukum tidak selalu jelas atau lengkap, oleh karena itu  dibutuhkan penafsiran untuk memahami maknanya, menentukan maksud pembuatnya dan menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, politik serta zamannya.

Sebab putusan MK Nomor :135/ PUU-XXII/2024 bertentangan dengan pasal 22 E UUD 45 dan  menjadi pilihan menuh konstitusi bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan agenda negara yang sangat penting yakni pergantian kepemimpinan secara demokrasi.

Esensi dari putusan MK 135/PUU-XXII/2024 terikat pemisahan pemilu loka dan  nasional, pemilu nasional meliputi DPR, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilu lokal adalah DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakilnya.

Bahwa putusan MK tersebut final and binding, namun prosesnya inkonstitusional Karena Kewenangan MK bukan membuat norma (Open Legal Policy)  akan tetapi kewenangan MK adalah  menguji dan membatalkan ( Negative Legislator) bukan pembuat norma (Positive Legislator).

Putusan-putusan yang dibuat seringkali menggeser fungsi Mahkamah negative Legislator menjadi positive Legislator. Teori Hans Hans Kelsen(1945) menempatkan Mahkamah Konstitusi penjaga norma, bukan sebagai pembuat norma.

Konsekuensi dari putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2025 adalah adanya potensi pemotongan dan atau perpanjangan masa jabatan DPRD selama 2-2,5 tahun dan itu berpotensi melanggar pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 "dipilih setiap 5 tahun sekali lewat pemilu".

Tapsiran baru MK soal disain jadwal adalah pemilu DPR, DPD dan Presiden mesti dilaksanakan serentak pada hari yang sama, sementara pemilu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu  Gubenur, Bupati, serta Walikota mesti dilaksanakan serentak pada hari yang sama.

Adapun jarak pemungutan suara pemilu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pemilu Gubernur, Bupati, dan walikota dengan pemilu Nasional Nasional DPR, DPD, dan Presiden paling cepat 2 tahun sejak pelantikan DPR/DPD atau Presiden, dan paling paling 2 tahun 6 bulan  sejak pelantikan DPR/DPD dan Presiden.

Apakah kekosongan jabatan itu dapat di isi oleh  Pj dan atau Plt, sementara  Masa jabatan Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat Sementara (Pjs) memiliki perbedaan dalam konteks pemerintahan. Pj biasanya bertugas hingga dilantiknya pejabat definitif, Pjs bertugas selama periode tertentu saat pejabat definitif berhalangan sementara, dan Plt bertugas dalam jangka waktu singkat untuk menjalankan tugas harian.

Penjabat (Pj): Ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) hingga terpilihnya pejabat definitif yang baru, misalnya setelah masa jabatan kepala daerah berakhir dan belum ada pemilihan kepala daerah baru. Masa jabatan Pj biasanya tidak lebih dari satu tahun dan dapat diperpanjang. Sementara Pelaksana Tugas (Plt): Ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara, seperti saat cuti atau sakit. Masa jabatan Plt biasanya lebih singkat, bisa beberapa bulan saja, dan hanya untuk melaksanakan tugas rutin.

Lalu selanjutnya bagaimana dengan kekosongan yang sama di DPRD, ataukah kepala daerah dan atau  dua-duanya diperpanjang sampai dengan adanya pejabat defenitif baik kepala daerah maupun DPRD di kabupaten/kota dan Provinsi. Namun jika diperpanjang maka itu jelas-jelas melanggar konstitusi.

[ ا MH ]

FABEM Sulut Dukung Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo dan Gerakan FABEM Pusat

Alif MH Media    July 11, 2025    Comment   

FABEM Sulut Dukung Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo dan Gerakan FABEM Pusat

Manado, AlifMH.info — Dewan Pimpinan Wilayah FA BEM Sulawesi Utara menindaklanjuti program prioritas Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yakni pemerataan akses pangan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

FA BEM Sulut menilai program itu sebagai langka kongkret dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Seterusnya, Ketua Umum FA BEM Sulut Combyan Lombongbitung sapaan CLB ini mengatakan ketahanan pangan merupakan kemampuan pemerintah daerah menyediakan, mengakses dan memanfaatkan pangan yang cukup, aman dan tentunya bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi krisis dan perubahan tuturnya.

Selanjutnya Ketum FA BEM menegaskan bawah kami berkomitmen menjadi garda terdepan bersama pemerintah pusat hingga daerah menjaga ketahan pangan di Indonesia dan Sulawesi Utara kususnya. Kedepan juga FABEM Sulut mempunyai salah satu program prioritas untuk menjaga pelestarian lingkungan dan ikut berperan dalam ketahanan pangan, program itu kami beri nama Sulut Hijau-Sulut Tahan Pangan.

Kami juga sudah melakukan pembudidayaan kacang koro yang ada di Kab Minahasa Utara Desa Kolongan bersama dengan pegiat pertanian tutupnya.

Gerakan ini sudah diinisiasi DPP FABEM Pusat untuk menggerakkan Swasembada Pangan dan pelestarian alam dan menjaga lingkungan.

[ ا MH ]

Kinerja Kejaksaan Sumut Diuji: FABEM Desak Kajati Baru Tuntaskan Kasus Lambat Jalan

Alif MH Media    July 10, 2025    Comment   

Kinerja Kejaksaan Sumut Diuji: FABEM Desak Kajati Baru Tuntaskan Kasus Lambat Jalan

Dr Harli Siregar, SH, MH

Sumatera Utara, AlifMH.info — Penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), khususnya tindak pidana korupsi bakal semakin ditingkatkan jajaran Kejaksaan. Upaya itu dilakukan menyusul tampilnya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Dr Harli Siregar, SH, MH menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut.

Harli Siregar SH M.Hum yang selama ini sangat banyak berkiprah dalam penegakan hukum, termasuk penanganan kasus korupsi di tataran pemerintah pusat dikukuhkan menjadi Kajati Sumut melalui Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Harli Siregar mengatakan, dirinya akan semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah-masalah hukum di Provinsi Sumut, khususnya kasus-kasus korupsi. Kemudian pengawalan dana desa di Sumut juga akan mendapatkan perhatian Harli Siregar. Kinerja terbaik Harlio Siregar di Puspenkum Kejagung akan diterpkan juga selama memimpin Kejaksaan Tinggi Sumut.kutipan BN News Senin 7/7/2025.

Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak.Prof.DR ST Burhanuddin menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas, meningkatkan efisiensi, serta mendukung program strategis pemerintahan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Jaksa Agung juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata S.sos memberikan Apresiasi serta selamat atas dilantik nya Bapak Harli Siregar SH M.Hum sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggantikan Bapak Idianto SH M.H.

Rinno menegaskan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bapak Harli Siregar SH M.Hum di uji dalam menuntaskan berbagai persoalan indikasi korupsi di Sumatera Utara yang berjalan lambat.

Di duga masi ada Oknum jaksa berinisial E yang diduga terlibat dalam pengaturan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Tour Desa di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.Persoalan ini harus segera ditangani serius.

Rinno akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung RI Bapak Prof.DR.ST Burhanuddin serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.

Tahun 2019 Harli Siregar SH.Mhum pernah Menjabat Sebagai kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) lubuk pakam deli serdang.dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyalah gunaan kewenangan APBD Deli serdang tahun anggaran 2014-2019.tutur Rinno.

FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Mata dan Telinga Pemerintah pusat dan daerah.

[ ا MH ]

DPR RI Ajak PP GPI Dukung Open Parliament dan Pengawasan Haji 2025

Alif MH Media    July 03, 2025    Comment   

DPR RI Ajak PP GPI Dukung Open Parliament dan Pengawasan Haji 2025

 

Penyerahan Karikatur kepada Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal

Jakarta, AlifMH.info — Rombongan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji, Rabu (02/07/2025).

Pertemuan di Lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI ini membahas berbagai isu krusial di tingkat nasional dan menjajaki peluang kolaborasi antara lembaga legislatif dan organisasi kepemudaan Islam.

Dalam diskusi hangat tersebut, Dr. Cucun menyoroti urgensi revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia secara khusus menekankan pentingnya melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) secara lebih aktif dalam perumusan regulasi. 

"Kita ingin regulasi ini hadir dari bawah, bukan sekadar teknokratis. KBIH sebagai mitra strategis harus didengar agar pelayanan terhadap jamaah semakin membaik," tegas Cucun.

Isu vital lain yang tidak kalah penting dan menjadi fokus diskusi adalah implementasi Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Cucun menyambut baik upaya pemerintah dalam mengonsolidasikan data untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih terukur dan tepat sasaran. Ia mendorong organisasi masyarakat, termasuk GPI, untuk turut mengawal pelaksanaan DTSEN di tingkat daerah.

Terkait transparansi, Dr. Cucun memaparkan inisiatif Open Parliament yang digencarkan oleh DPR RI, menekankan pentingnya keterbukaan parlemen terhadap masukan publik melalui kanal digital. 

Seminar "Open Parliament" di Lembang, Jawa Barat, disebut sebagai bukti nyata komitmen ini. PP GPI pun menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penguatan literasi politik dan partisipasi publik via platform digital.

Dalam ranah pengawasan ibadah haji, Dr. Cucun menyampaikan bahwa DPR terus memantau pelaksanaan haji 2025 dan menindaklanjuti aduan jamaah, termasuk kasus jamaah yang dipulangkan karena tidak tercatat dalam sistem resmi. 

Kasus ini menjadi perhatian khusus dalam diskusi tersebut, sementara itu PP GPI menyatakan mendukung penguatan sistem dan mengajak masyarakat proaktif melaporkan persoalan serupa.

Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin, S.H., M.H., menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen GPI untuk memperkuat sinergi dengan Lembaga-lembaga Negara, termasuk DPR RI. Ia menegaskan peran vital civil society dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada rakyat. 

"GPI siap menjadi mitra strategis DPR dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Kami percaya bahwa undang-undang yang baik lahir dari keterbukaan dan partisipasi luas masyarakat," ujar Khoirul Amin.

Sebagai penutup, Khoirul Amin juga menyampikan bahwa Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat GPI periode 2025–2030 akan dilaksanakan pada 26 Juli 2025 mendatang. 

Ia mengundang semua pihak untuk hadir dan mendukung konsolidasi organisasi ini sebagai bagian dari kontribusi pemuda Islam dalam pembangunan nasional.

“Audiensi ini menandai babak baru kolaborasi yang lebih erat antara DPR RI dan GPI dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan partisipatif,” pungkasnya.

[ ا MH ] 

Ketum GPI Luruskan Pemahaman 'Pemerkosaan Massal' 1998: Perlu Pahami Definisi Hukum Internasional

Alif MH Media    June 20, 2025    Comment   

Ketum GPI Luruskan Pemahaman 'Pemerkosaan Massal' 1998: Perlu Pahami Definisi Hukum Internasional

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI), Khoirul Amin, SH., MH.

Jakarta, AlifMH.info — Pernyataan Fadli Zon, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Bahwa kasus pemerkosaan massal pada tahun 1998 tidak ada, telah memicu berbagai tanggapan dan kontroversi dimasyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI), Khoirul Amin, SH., MH. Angkat bicara, bahwa masyarakat jangan cepat mengambil kesimpulan terhadap pernyataan tersebut.

“Masyarakat perlu memahami konteks di balik pernyataan tersebut, terutama merujuk pada temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998. Sehingga tidak cepat mengambil kesimpulan,” tegas Amin di Jakarta, Jum’at (20/06/2025).

“TGPF 1998 memang mencatat adanya kekerasan seksual selama tragedi Mei 1998. Namun, laporan TGPF tidak secara eksplisit menyatakan adanya pola sistematis yang mengarah pada kategori 'massal',” jelasnya.

Amin pun menjelaskan, bahwa dalam konteks hukum internasional, definisi 'massal' itu mensyaratkan adanya pola yang terorganisir atau adanya perintah dari otoritas atau yang memiliki kuasa untuk melakukan kekerasan tersebut.

“Jadi kata 'massal' itu apabila dilakukan secara terorganisir dan mengakibatkan korban dalam jumlah besar serta tersebar luas. Jika korbannya hanya beberapa orang, itu tidak bisa dibilang 'massal',” tandas Ketum GPI.

“Kami semua tidak menampik, bahwa pada tahun 1998 terjadi kekerasan seksual, dan saat ini pun sering kita melihat banyak pemberitaan tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan. Akan tetapi itu tidak dapat dikategorikan 'massal',” lanjutnya.

Dosen Fakultas Hukum Unsurya tersebut juga berharap, bahwa narasi sejarah harus dibangun berdasarkan data dan temuan resmi. Bukan semata-mata berdasarkan interpretasi atau persepsi yang belum teruji kebenarannya secara hukum.

“Pernyataan Menteri Kebudayaan tersebut mestinya kita jadikan stimulus untuk diskusi yang lebih mendalam dari perspektif hukum dan sejarah. Bukan hanya asumsi yang tidak berdasar,” harapnya.

“Kita semua harus empati kepada para korban kekerasan dan pelecehan seksual, baik yang terjadi pada saat kerusuhan Mei 1998 maupun yang saat ini terjadi. Akan tetapi semua harus bersandar kepada fakta hukum,” pungkas Amin.

[ ا MH ] 

Dari Senayan untuk Pemuda Islam: Hidayat Nur Wahid Tekankan Profesionalisme GPI

Alif MH Media    June 13, 2025    Comment   

Dari Senayan untuk Pemuda Islam: Hidayat Nur Wahid Tekankan Profesionalisme GPI

Jakarta, AlifMH.info — Jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) Periode 2025 - 2028, bertemu dalam forum audiensi dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Rombongan Pengurus PP GPI tersebut diterima langsung oleh Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Khoirul Amin selaku Ketua Umum GPI menjelaskan, bahwa kehadirannya kegedung parlemen adalah untuk beraudiensi dengan pimpinan MPR RI. Sekaligus meminta nasehatnya sebagai salah satu tokoh Islam di Indonesia yang dikenal memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dan keislaman.

“Kehadiran kami adalah untuk beraudiensi dan meminta petuah serta nasehat dari beliau (red: Hidayat Nur Wahid),” jelas Ketum PP GPI di Jakarta, Kamis (12/06/2025).

“Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional yang akan kami laksanakan di bulan depan, sehingga kami harus banyak sowan dan meminta masukan terutama para ulama dan tokoh bangsa,” lanjutnya.

Amin juga menerangkan, bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan hangat dan mendapatkan banyak nasihat. Diantaranya beliau menekankan kepada kami tentang pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dalam menjalankan roda organisasi.

"Beliau menyampaikan, bahwa pemuda Islam memiliki peran penting dan strategis dalam mengawal bonus demografi di Indonesia, jangan sampai bonus demografi tersebut bukan menjadi Indonesia emas. Akan tetapi malah menjadi Indonesia cemas,” terang Khoirul Amin.

“Selain itu, beliau juga memberikan beberapa masukan konkret terkait substansi Rakernas, di antaranya pentingnya fokus pada isu-isu kebangsaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan mental dan pendidikan karakter bagi generasi muda,” terang Amin.

Ketua Umum PP GPI juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktu dan masukan berharga yang diberikan oleh Hidayat Nur Wahid. Ia berharap kepada semua pengurus untuk merumuskan semua masukan dan nasihat-nasihat tersebut menjadi program kerja GPI kedepan.

"Nasihat dan arahan dari Bapak Hidayat Nur Wahid sangat berarti bagi kami. Ini akan menjadi bekal penting dalam menyukseskan pelantikan dan Rakernas, sekaligus menjadi panduan bagi kepengurusan kami ke depan," pungkasnya.

[ ا MH ] 

DPP FABEM Apresiasi Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Alif MH Media    June 12, 2025    Comment   

DPP FABEM Apresiasi Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

 

Jakarta, AlifMH.info — Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) menyambut positif langkah cepat Presiden Joko “Prabowo” Subianto bersama jajaran kabinetnya yang mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. FABEM menilai keputusan tersebut selaras dengan upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat setempat.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum DPP FABEM Zainuddin Arsyad, S.I.P., menegaskan bahwa meski empat izin telah dicabut, masih terdapat beberapa perusahaan tambang yang izin operasionalnya belum dibatalkan secara permanen. “Kami mendesak Presiden untuk menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, demi menjaga kelestarian ekosistem laut dan kehidupan masyarakat adat,” ujarnya.

Selain itu, FABEM meminta Kejaksaan Agung dan instansi penegak hukum terkait untuk segera menelusuri dugaan pelanggaran dalam penerbitan izin tambang tersebut. FABEM juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tambang di pulau-pulau Indonesia yang dinilai tidak mematuhi prinsip good mining practice dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

FABEM menegaskan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap pencemar dan perusak lingkungan. “Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus diawasi pemerintah dan diwajibkan melakukan revegetasi serta perbaikan lahan pasca-tambang,” kata Tody A. Prabu, S.H., Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga & Bidang Hukum DPP FABEM.

Lebih lanjut, FABEM mendukung investasi yang ramah lingkungan, tidak merusak situs bersejarah, dan tidak mengancam ekosistem alam. Mereka juga mendorong pemerintah melibatkan para ahli berintegritas dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. Sebagai langkah strategis, FABEM mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) oleh DPR RI, dengan harapan menghasilkan kepastian hukum dan keadilan investasi bagi semua pihak.

Dasar Hukum

1. Pembukaan UUD 1945: Menegaskan cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

2. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Menetapkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

3. Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023: Mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Melarang aktivitas yang mengganggu ekosistem, termasuk penambangan terumbu karang dan pencemaran lingkungan.

[ ا MH ] 

Fatrian Rubiansyah: Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman dan Peluang Penambangan Laut Dalam

Alif MH Media    May 05, 2025    Comment   

Fatrian Rubiansyah: Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman dan Peluang Penambangan Laut Dalam

 

Poster - Potensi Besar Laut Indonesia (sumber: katadata.co.id)

Yogyakarta, AlifMH.info — Langkah pemerintah Amerika Serikat yang baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif guna mempercepat praktik penambangan laut dalam (deep-sea mining) telah memicu kekhawatiran internasional. Kebijakan ini dilakukan tanpa memperhatikan perlindungan hukum laut internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan International Seabed Authority (ISA). Menanggapi hal ini, Fatrian Rubiansyah Rusydy, S.T., MBA, PMP, yang merupakan Co-Founder Nusawater sekaligus seorang Water Collaborator, menyampaikan pandangannya terkait dampak dan risiko yang ditimbulkan, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Menurut Fatrian, kebijakan sepihak semacam itu dapat menjadi preseden buruk yang mendorong negara lain melakukan eksploitasi serupa tanpa pertimbangan lingkungan yang matang maupun pengawasan global yang adil. Ia mengingatkan, “Bayangkan dunia di mana kedalaman laut menjadi perbatasan baru eksploitasi sumber daya, padahal kita nyaris belum memahami kehidupan yang ada di dalamnya.” Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki wilayah laut yang kaya akan keanekaragaman hayati dan potensi mineral. Namun sayangnya, hingga kini belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif untuk mengatur aktivitas penambangan laut dalam, baik di dalam maupun di luar yurisdiksi nasional.

Fatrian menilai bahwa Indonesia berada pada titik krusial. Di satu sisi, kekayaan maritim merupakan peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru. Namun di sisi lain, tanpa aturan yang kuat, potensi kerusakan lingkungan sangat besar. Oleh karena itu, ia menyarankan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan: pertama, menyusun kerangka hukum nasional yang sesuai dengan standar internasional untuk mengatur penambangan laut dalam secara bertanggung jawab. Kedua, meningkatkan investasi pada riset kelautan untuk memperkuat pemahaman terhadap ekosistem laut dalam sebagai dasar pembuatan kebijakan dan perlindungan lingkungan. Ketiga, memperkuat peran Indonesia dalam dialog global agar pemanfaatan sumber daya laut tidak mengorbankan keberlanjutan planet ini.

Fatrian menegaskan bahwa laut bukan hanya sekadar hamparan air, melainkan urat nadi kehidupan yang menopang miliaran makhluk hidup dan komunitas manusia. “Kita sebagai penjaga laut harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan keberlanjutan,” tegasnya. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan — dari pemerintah, peneliti, hingga masyarakat luas — untuk bersama-sama mengambil peran dalam menjaga kelestarian laut dan menjadikan Indonesia sebagai pelopor praktik kelautan yang berkelanjutan.

[ ا MH ] 

Profil H. Rifky Hermiansyah: Politikus Gerindra dan Penggerak Pemuda Banten

Alif MH Media    April 23, 2025    Comment   

Profil H. Rifky Hermiansyah: Politikus Gerindra dan Penggerak Pemuda Banten

 

H. Rifky Hermiansyah, S.Psi., M.A.B. (Sumber: dprd-bantenprov.go.id)

Banten, AlifMH.info — H. Rifky Hermiansyah, S.Psi., M.A.B., pria kelahiran Jakarta 23 April 1986, menorehkan jejak karier yang beragam di dunia usaha dan politik sejak menamatkan pendidikan menengahnya. Kini berusia 39 tahun, Rifky berdomisili di Kota Tangerang Selatan dan aktif dalam berbagai organisasi, baik di lembaga formal pemerintahan maupun pergerakan kepemudaan.

---

Latar Belakang dan Pendidikan

Rifky menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang (2002–2004). Ia kemudian menempuh studi Psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar S.Psi. pada 2012. Tak berhenti di situ, Rifky memperdalam ilmu manajemen dan bisnis hingga meraih gelar M.A.B. (Master of Applied Business) pada 2014.

---

Jejak Korporasi dan Pengalaman Kepemimpinan

Karier profesional Rifky dimulai sebagai Direktur Utama PT. Tiga Mitra Utama (2009–2012), diikuti peran Komisaris Utama CV. Global Mitra Utama (2012–2014). Pada 2014, ia sempat memimpin PT. Rajawali Harapan sebagai Direktur Utama. Pengalaman memimpin perusahaan swasta ini membekalinya dengan keahlian manajerial dan jaringan luas di dunia usaha.

---

Kiprah Politik dan Pemerintahan

Seiring perkembangan karier korporasi, Rifky merintis kiprah politiknya sebagai Tenaga Ahli di Komisi III DPRD Provinsi Banten (2013–2019). Pada 2019, ia beralih menjadi Tenaga Ahli di DPR RI Fraksi Partai Gerindra (2019–2024). Menurut Daftar Caleg Tetap (DCT) Info Pemilu KPU (terakhir diakses 18 Januari 2024), Rifky terdaftar sebagai calon legislatif dan aktif di Fraksi Gerindra, tanpa status hukum apa pun.

Di DPRD Provinsi Banten, Rifky juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Komisi V dan anggota Badan Anggaran, yang mengawasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam struktur partai, ia tercatat sebagai anggota sekaligus koordinator Fraksi Gerindra Banten.

---

Peran Organisasi dan Kepemudaan

Selain di ranah legislatif, Rifky memegang sejumlah posisi strategis di dunia kemahasiswaan dan kepemudaan. Sejak 2019, ia menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Primagraha, serta Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Banten. Di ranah pemuda, ia aktif sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Banten, memfokuskan pada pengembangan jaringan dan program pemberdayaan kaum muda.

---

Visi dan Komitmen

Dengan latar belakang psikologi dan manajemen bisnis, Rifky dikenal berkomitmen memperkuat sinergi antara sektor swasta, pemerintahan, dan organisasi kepemudaan. “Saya percaya bahwa kolaborasi lintas sektor dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Banten,” ujarnya dalam keterangan pers belum lama ini.

Rifky juga aktif membagikan kegiatannya melalui akun Instagram @rifkyhermiansyah.official, dari agenda legislasi hingga program pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

[ ا MH ] 

Isu Judi Online, GPI Bela Sufmi Dasco Ahmad: Tuduhan Tak Berdasar

Alif MH Media    April 12, 2025    Comment   

Isu Judi Online, GPI Bela Sufmi Dasco Ahmad: Tuduhan Tak Berdasar

Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Jakarta, AlifMH.info — Isu yang menyebutkan keterlibatan politisi sekaligus pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pusaran praktik judi online (judol) menyita perhatian publik, termasuk para aktivis pergerakan.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 7 April 2025, nama Ketua Harian Partai Gerindra tersebut disebut-sebut sebagai salah satu politisi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi kasino dan judi online di Kamboja.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, angkat bicara. Ia meyakini bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan karakter pribadi Sufmi Dasco Ahmad yang ia kenal.

"Saya mengenal beliau dengan baik. Sosoknya sangat religius dan merupakan alumni Pelajar Islam Indonesia (PII). Sangat tidak masuk akal jika beliau terlibat dalam praktik judi, baik kasino maupun judi online," tegas Amin dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Sabtu (12/04/2025).

Ia juga menilai pemberitaan Tempo sebagai bentuk pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter.

"Menurut saya, narasi yang dibangun Majalah Tempo sarat dengan fitnah dan upaya merusak reputasi seseorang. Kebebasan pers harus dimaknai dengan bijak, bukan dijadikan alat untuk menyebarkan fitnah," lanjutnya.

Amin mengimbau masyarakat dan para aktivis di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang menyesatkan.

"Saya berharap masyarakat, aktivis, dan semua pihak tetap tenang serta tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, apalagi yang mengandung fitnah," tandasnya.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa Sufmi Dasco Ahmad adalah sosok yang bersih dan tidak mungkin terlibat dalam praktik yang merusak moral masyarakat.

"Kami yakin dan siap bersaksi bahwa Bapak Sufmi Dasco Ahmad adalah pribadi yang baik. Tidak mungkin beliau terlibat dalam aktivitas seperti judol, yang jelas-jelas merusak dan menjadi penyakit sosial," tutup Amin.

[ ا MH ] 

Menuju Akses Air Berkelanjutan 2045: Mimpi Nyata untuk Indonesia Emas

Alif MH Media    March 21, 2025    Comment   

Menuju Akses Air Berkelanjutan 2045: Mimpi Nyata untuk Indonesia Emas

 

Sumber Photo: KemenPU

Jakarta, AlifMH.info — Indonesia menargetkan capaian ambisius dalam pembangunan nasional jangka panjang: memastikan 100% masyarakat memiliki akses terhadap air minum yang aman dan 70% penduduk memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2045. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang juga menjadi bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045.

Fatrian Rubiansyah Rusydy, S.T., MBA, PMP, seorang Water Collaborator sekaligus Co-Founder Nusawater, menegaskan bahwa target ini bukan sekadar angan-angan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. “Kita harus membayangkan sebuah Indonesia di mana akses terhadap air minum bukan lagi privilese, tetapi menjadi hak dasar yang dijamin untuk seluruh warga negara,” ujar Fatrian.

Menurutnya, saat ini banyak daerah di Indonesia masih menghadapi krisis air bersih dan belum memiliki sistem sanitasi yang memadai. Jika tidak segera dibenahi, permasalahan ini akan menjadi tantangan besar di masa depan—baik bagi lingkungan, kesehatan publik, maupun stabilitas sosial.

Pemerintah sendiri telah menyusun strategi menyeluruh untuk mewujudkan target tersebut, antara lain:

• Penyediaan 100% akses air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan,

• Peningkatan sistem sanitasi aman hingga 70%,

• Transformasi infrastruktur air yang berbasis teknologi dan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance),

• Serta pembukaan peluang bagi pembiayaan inovatif dan investasi swasta di sektor air.

Fatrian juga menyoroti pentingnya belajar dari praktik internasional. Ia mencontohkan Spanyol yang sukses menjalankan konsep EcoFactory, yakni fasilitas pengolahan air limbah yang mampu mendaur ulang 100% air limbah menjadi air yang dapat digunakan kembali. Sementara itu, Singapura telah membuktikan efektivitas teknologi NEWater—mampu mengolah air limbah menjadi air minum layak konsumsi.

“Visi besar ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kita bisa mulai dari langkah sederhana seperti efisiensi penggunaan air, mendukung kebijakan yang pro-lingkungan, serta mendorong kolaborasi erat antara industri dan pemerintah,” tambahnya.

Fatrian mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai gerakan nasional. “Mimpi 2045 itu nyata, jika kita bergerak dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Kita semua punya peran dalam mencapainya.”

[ ا MH ]